Bawaslu RI Kukuhkan Desa Sekapuk di Gresik Menjadi Desa Percontohan Anti Politik Uang dalam Pilkada

TRIBUNJATIM.COM, GRESIK – Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) mengukuhkan Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Gresik menjadi ‘Desa Anti Politik Uang’ pada Pemilihan Umum Bupati-Wakil Bupati, Pemilihan Umum Wali Kota – Wakil Wali Kota Serentak 2020, Rabu (21/10/2020).

Pengukuhan berlangsung di Wisata Alam Setigi.

Komisioner Bawaslu RI, Mochammad Afifuddin, mengatakan, Bawaslu ini mempunyai tugas menjaga kualitas Pemilu. Jika proses pemilih tidak disertai politik uang, maka bisa menentukan pemilih yang berkualitas. Sehingga, jajaran Bawaslu dibentuk untuk mengawasi tahapan Pilwali dan Pilkada Serentak 2020.

Dari tugas Bawaslu sebagai pengawas, Afifuddin berharap, jajaran Bawaslu betul-betul menjaga integritas, sehingga kepercayaan dari masyarakat tidak hilang. 

“Maka disini pentingnya ada pengawas Pemilu. Pengawas Pemilu itu harus memastikan bahwa proses pemilu Pilkada berjalan baik. Maka dilakukan pengawasan. KPU tidak boleh menganggap Bawaslu ini bagaian dari gangguan proses Pilkada. Tapi, bagian dari upaya memastikan kualitas proses dan kulitas hasil betul-betul baik,” kata Afifuddin, dengan didampingi lima komisioner Bawaslu Kabupaten Gresik dan Bawaslu Jatim.

Baca juga: BERITA TERPOPULER SELEB: Jerit Histeris Paula Jatuh Sambil Gendong Kiano hingga Janji Jahil Rafathar

Baca juga: Dipukuli Pacar dan Dikurung dalam Apartemen, Perempuan di Surabaya Pecah Kaca Jendela Cari Bantuan

Menurut Afifuddin, selama ini Partai Politik dan tim sukses tidak memperhatikan proses, tapi langsung memperhatikan hasil kemenangan. 

“Tapi, bagi Bawaslu, tidak penting hasilnya, yang penting prosesnya baik dan hasilnya juga baik. Itu bedanya. Tapi, alangkah baiknya, semua pihak dalam posisi yang sama, yaitu menjaga prosesnya dengan baik, agar hasilnya juga baik. Sehingga, tidak ada orang yang mempertanyakan hasil,” imbuhnya.

Dari penetapan Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah menjadi ‘Desa Anti Politik Uang’ Afifuddin, berharap, agar seluruh perangkat desa dan masyarakat betul-betul menjadi percontohan anti politik uang.

“Harapan saya, dengan deklarasi Desa Sekapuk ini sebagai desa anti politik uang, desa ini menjadi desa percontohan di seluruh Indonesia. Desa yang benar-benar yang berdikari, sebagai desa yang kuat secara ekonomi dan kuat secara mental. Sebab sebagai Desa miliarder dengan potensi wisata alam Setigi ini,” katanya.

Baca juga: Cabup Petahana di Pilkada Malang 2020 Dapat Dukungan dari Cucu Pendiri Nahdlatul Ulama

Baca juga: 3 Paslon Pilkada Mojokerto Bandel Melanggar Prokes, Bawaslu Menegur: Tak Segan Bubarkan Kampanye

Sebagai komisioner Bawaslu RI, Afifuddin juga mengingatkan jajaran Bawaslu untuk mentaati protokol kesehatan. 

“Pilkada ini di tengah pandemi Covid-19. Artinya, untuk meminimalisir penyebaran Covid-19 harus rajin memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Sehingga tidak ada klaster Pilkada. Mari berdoa semuanya, agar calonnya sehat, penyelenggaranya sehat dan pemilihnya juga sehat,” imbuhnya.

Sementara Kades Sekapuk Abdul Halim mengatakan sangat berterimakasih desanya dijadikan percontohan desa anti politik uang. “Saya tidak menyangka, Desa Sekapuk dijadikan percontohan Bawaslu Republik Indonesia. Maka, tidak hanya saya pribadi, tapi seluruh masyarakat serta jajaran Pemerintah Desa Sekapuk benar-benar sadar dan tegas tolak politik uang,” kata Abdul Halim. (SURYA/Sugiyono)

Editor: Pipin Tri Anjani