Pilkada Lamongan
Calon Bupati Lamongan Yuhronur Prihatin jika Bantuan dari Kemensos Diseret ke Ranah Politik
Cabup Lamongan Jawa Timur, Yuhronur Efendi adalah mantan pejabat eksekutif yang faham betul akan mekanisme segala macam bantuan sosial
Penulis: Hanif Manshuri | Editor: Yoni Iskandar
lihat foto
TRIBUNJATIM.COM, LAMONGAN - Cabup Lamongan Jawa Timur, Yuhronur Efendi adalah mantan pejabat eksekutif yang faham betul akan mekanisme segala macam bantuan sosial (Bansos) yang dikucurkan oleh pemerintah pusat, diantaranya BLT, BPNT, PKH dan bentuk program bantuan lainnya.
Semua bantuan itu oleh pemerintah pusat, murni untuk membantu masyarakat Indonesia dan tidak hanya Lamongan.
"Saya juga heran, jika BLT dan BPNT itu dikaitkan dengan Pilkada sekarang. Apalagi sampai ada ancaman pencoretan bagi penerima BLT jika tidak memilih salah satu paslon, " kata Cabup Yuhronur kepada TribunJatim.com, Selasa (1/12/2020).
Jika sebelumnya Kepala Dinas Sosial menyebut, BLT maupun BPNT tidak ada kaitannya dengan Pilkda, memang benar.
Sebab bantuan itu sudah ada sejak pemerintahan SBY. Nama berbeda, tapi nafas dan hakikinya sama. Jadi, program bantuan sosial ini seharusnya difahamkan untuk bantuan masyarakat dan tidak kaitannya dengan Pilkada.
Dalam Pilkada Lamongan 2020, pihaknya sangat menyayangkan munculnya ancaman pencoretan pada warga penerima bantuan, jika tidak menurut memilih salah satu paslon.
Baca juga: Paslon BHS - Taufiq Kembali Unggul Dalam Debat Terakhir Pilkada Sidoarjo
Baca juga: Hasil Inter Vs Moenchengladbach - Lukaku Cetak Brace, Nerazzurri Jaga Asa di Liga Champions
Baca juga: Lesty Kejora Diberi Inul Honor Manggung Demi Operasi Tumor Ayah, Tak Dipakai? Duitnya Banyak
PKH dan bentuk bantuan dari pemerintah pusat yang murni hak masyarakat jangan ditunggangi dengan kepentingan apapun, apalagi diseret ke ranah politik.
Yuhronur yakin masyarakat Lamongan sudah cerdas, dan bisa membedakan mana yang benar dan tidak benar.
Jadi, mestinya dengan tujuan baik, mendata ulang masyarakat yang berpenghasilan rendah, agar mendapatkan tambahan penerima baru BLT, BPNT dan PKH dari pemerintah pusat.
"Tujuan pendataan ulang itu untuk menyelamatkan adanya masyarakat yang terlewatkan, sementara mereka itu berhak menerima, " ungkap Yuhronur kepada TribunJatim.com.
Jika Yuhronur Efendi - KH Abdul Rouf (YesBro) ditakdirkan memimpin Lamongan, maka pemerintahan yang dipimpinnya akan berusaha maksimal membantu masyarakat yang berhak menerima bantuan.
Praktik mempolitisasi bantuan pemerintah dari kemensos yang dikait - kaitkan dengan persoalan Pilkada adalah merupakan sebuah praktik kebohongan publik. "Kewajiban kita meluruskannya dan kembali ke jalan yang benar, " kata Yuhronur.
Penghapusan BLT untuk atas nama penerima bisa dilakukan, semisal kalau orangnya sudah bangkit perekonomiannya, alias mampu dan atau karena ada data ganda.
"Jadi bukan berarti seenaknya pencoretan bantuan BLT, BPNT maupun PKH dilakukan tanpa sebab. Apalagi sampai harus dikaitkan dengan Pilkada," ungkapnya.
Yakini, jika YesBro mendapat kepercayaan dari masyarakat Lamongan menjadi Paslon Bupati dan Wakil Bupati, akan berupaya menambah jumlah kuota penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH).(Hanif Manshuri/Tribunjatim.com)
