Breaking News:

Hindari Bantuan Sosial Salah Sasaran, Bupati Nganjuk Perintahkan Perbaikan Data Penerima

Tidak inginkan ada salah sasaran bantuan sosial, Bupati Nganjuk perintahkan perbaikan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Kabupaten Nganjuk.

SURYA/Achmad Amru Muiz
Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidhayat saat memberikan pengarahan dalam rapat koordinasi bersama OPD Pemkab Nganjuk. 

TRIBUNJATIM.COM, NGANJUK - Tidak inginkan ada salah sasaran bantuan sosial, Bupati Nganjuk perintahkan perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kabupaten Nganjuk.

Pasalnya, DTKS menjadi sumber data untuk pemberian program bantuan pemerintah, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH).

Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidhayat mengatakan, pihaknya memberikan waktu tiga bulan kepada pendamping PKH dan TKSK untuk memverifikasi ulang datang penerima bansos.

Dengan demikian nantinya tidak ada lagi penerima Bansos salah sasaran di Kabupaten Nganjuk.

"Kami tidak ingin sorotan masyarakat tentang penyaluran Bansos salah sasaran selalu ada. Makanya silahkan dilakukan verifikasi data penerima Bansos agar tepat sasaran," kata Novi Rahman Hidhayat, kemarin.

Selain itu, dikatakan Novi Rahman Hidhayat, salayaknya data Dinas Sosial program Bansos juga disinergikan dengan data serupa yang dimiliki Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain di Pemkab Nganjuk.

Baca juga: Tahun 2021, Bupati Novi Lanjutkan Penataan Ibu Kota Nganjuk untuk Pengembangan Perekonomian Warga

Baca juga: Antisipasi Penyebaran Virus Corona, Satgas Covid-19 Nganjuk Perketat Pengawasan Jalur Lintas Wilayah

Seperti data yang dimiliki Dinas Perdagangan, Dinas Perumahan dan Permukiman, Disnakerkop UKM, dan data Jaminan Kesejahteraan Masyarakat.

"Data Bansos tersebut nantinya kami harapkan bisa menjadi data terpadu dengan OPD di Pemkab Nganjuk sehingga bisa lebih valid," tandas Novi Rahman Hidhayat.

Ditambahkan Novi, DTKS sendiri menjadi dasar program pengentasan kemiskinan seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), PKH, Subsidi Listrik, termasuk bantuan dampak Covid-19.

"Untuk itu, pembaruan dan verifikasi DTKS mutlak dilakukan dan diperlukan saat ini," ucap Novi Rahman Hidhayat.

Sementara sebelumnya Wakil Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi mengatakan, keakuratan data kemiskinan sangat penting menjelang program penanggulangan kemiskinan tahun 2021. Ini dikarenakan banyak faktor yang menjadi permasalahan dalam penanganan kemiskinan.

"Salah satunya ya soal keValidan data kemiskinan, bila data tidak valid maka akan menimbulkan persoalan salah sasaran program bantuan," tutur Marhaen Djumadi. (SURYA/Achmad Amru Muiz) 

Editor: Pipin Tri Anjani

Penulis: Achmad Amru Muiz
Editor: Pipin Tri Anjani
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved