Breaking News:

DPD RI Minta Pemkab Jember Tanggungjawab Atas Temuan BPK RI Terkait Bansos Covid-19

(DPD) RI memberikan perhatian serius atas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tentang belanja penanganan Covid-19 di Kabupaten Jember.

Penulis: Sri Wahyunik | Editor: Yoni Iskandar
sri wahyunik/surya
LaNyalla M Mattalitti - Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi (dua dari kiri) menyerahkan hasil kerja Panitia Hak Angket ke Mendagri M Tito Karnavian (tiga dari kiri), disaksikan Ketua DPR RI AA LaNyalla M Mattalitti (dua dari kanan) di Gedung Parlemen, Senayan, Senin (22/6/2020) 

TRIBUNJATIM.COM, JEMBER - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI memberikan perhatian serius atas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tentang belanja penanganan Covid-19 di Kabupaten Jember.

Dalam rilis yang diterima wartawan di Jember dari DPD RI, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta Pemkab Jember bertanggung jawab atas temuan BPK yang menyebut sejumlah bantuan sosial dalam penanganan Covid-19 tidak tepat sasaran.

Seperti diberitakan Surya sebelumnya, BPK RI menyimpulkan bantuan sosial penanganan Covid-19 di Kabupaten Jember, tidak tepat sasaran. DPD RI dalam rilisnya juga mengutip hasil pemeriksaan BPK tersebut.

“Temuan BPK jadi perhatian serius DPD RI. Pemkab harus memberi pertanggungjawaban atas temuan BPK yang menyatakan adanya ribuan penerima bansos yang tidak tepat sasaran,” ujar LaNyalla seperti dikutip dalam rilis, Senin (4/1/2021).

Diketahui, Pemkab Jember mengalokasikan anggaran penanganan Covid-19 di wilayahnya sebesar Rp 479,4 miliar pada 2020. Anggaran tersebut tercatat terbesar kedua di tingkat kabupaten/kota se-Indonesia.

“Anggaran besar ini seharusnya tersalurkan untuk membantu kesulitan warga yang membutuhkan. Harus ada penjelasan mengapa bisa ribuan bansos tidak tepat sasaran,” kata LaNyalla.

Baca juga: Wagub Jatim Emil Dardak Nyatakan Kesiapannya Divaksin Covid-19

Baca juga: Pelaku Jambret Tas Ibu Hamil di Trowulan Mojokerto Dilumpuhkan dengan Timah Panas

Baca juga: Kondisi Mental Anak Gading Versi Kak Seto, Nasib Masa Depan Dibahas, Gisel Dapat Pesan: Minta Maaf

DPRD Jember mengungkap laporan BPK mengenai ribuan bansos di Jember yang tidak tepat sasaran. Dalam laporan itu, BPK menyimpulkan penyaluran bansos untuk penanganan Covid-19 di Jember tidak didukung pendataan memadai. Selain itu, penyaluran bansos di Jember belum seluruhnya didukung bukti pertanggungjawaban.

Selanjutnya, BPK menyimpulkan Pemkab Jember tidak melaksanakan belanja pengadaan barang/jasa tahun 2019 dan penanganan Covid-19 tahun 2020 sesuai ketentuan yang berlaku dalam semua hal yang material. BPK juga mengatakan penyaluran bansos Corona di Jember tidak didukung pendataan dan bukti pertanggungjawaban. Akibatnya penerima bantuan manfaat belanja tidak terduga Covid-19 yang ditetapkan dengan surat keputusan (SK) bupati tidak seluruhnya valid.

DPRD Jember pun mengungkap, BPK mengatakan ada 3.783 nomor induk kependudukan (NIK) penerima bansos Corona yang tercatat dengan status data kependudukan telah meninggal dunia. BPK juga menemukan sebanyak 1.670 pemilik KTP telah pindah ke luar Jember pada 2011 hingga 2019, kemudian 326 NIK dengan pekerjaan pegawai negeri sipil (PNS).

Bantuan tidak tepat sasaran di Jember juga ditemukan sebanyak 91 NIK dengan pekerjaan anggota TNI dan sebanyak 20 NIK dengan pekerjaan Polri. Untuk diketahui, ribuan pemilik NIK tersebut masuk dalam penerima bansos sebanyak 228.541 orang untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Jember.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved