Jelang Kedatangan Vaksin Covid-19, Pemkot Malang Prioritaskan 14 Ribu Nakes Jadi Penerima Awal
Berbagai macam persiapan kini sedang dipersiapkan oleh Pemerintah Kota Malang jelang pelaksanaan vaksinasi pada pertengahan Januari 2021 nanti
Penulis: Rifki Edgar | Editor: Januar
TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Berbagai macam persiapan kini sedang dipersiapkan oleh Pemerintah Kota Malang jelang pelaksanaan vaksinasi pada pertengahan Januari 2021 nanti.
Persiapan tersebut dilakukan dengan melakukan rapat koordinasi dengan Forkompimda Kota Malang.
Wali Kota Malang, Sutiaji menyampaikan bahwa sebelum vaksin didistribusikan di setiap daerah, pihaknya diminta oleh pemerintah pusat agar melakukan persiapan.
Baca juga: Persiapan Kota Malang Tunggu Kedatangan Vaksin Covid-19
Persiapan yang dilakukan mulai dari mendata tenaga kesehatan (nakes) yang akan menjadi prioritas awal, hingga menyiapkan tenaga dan alat penunjang yang ada di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes).
"Masih ada kesempatan bagi daerah untuk mempersiapkan dan mengusulkan, berapa sih vaksin yang dibutuhkan. Terus kita butuh berapa alat pendingin untuk menyimpan vaksin dan lain sebagainya," ucapnya.
Dari proses pendataan yang telah dilakukan Dinas Kesehatan Kota Malang saat ini, total ada sekitar 7.000 nakes yang telah terdaftar dan terverifikasi.
Sedangkan 6.600 nakes lainnya masih belum terdaftar dan masih dalam proses pendaftaran.
Sutiaji mengatakan, bahwa nantinya akan ada sekitar 14.000 nakes yang menjadi prioritas awal penerima vaksin Covid-19 di Kota Malang.
"Jumlah pastinya masih belum. Tapi lihat saja nanti berapa jumlah penduduk di Kota Malang yang usia 19-59 tahun. Terus dikurangi komorbid, dikurangi yang sudah terpapar dan dikurangi ibu hamil," ucapnya.
Persiapan tersebut dilakukan agar nantinya daerah siap, apabila sewaktu-waktu vaksin siap didistribusikan.
Selain melakukan pendataan kepada nakes, Sutiaji juga akan melakukan pendataan kepada para petugas yang ada di bagian pelayanan publik.
Akan tetapi pendataan tersebut akan dilakukan setelah ada perintah dari pemerintah pusat.
"Jadi data yang sudah masuk ke provinsi dan diteruskan ke pusat itu masih ada ruang untuk updating lagi. Sehingga jangan sampai nanti ketika pendistribusian vaksin Covid-19, masih belum ada kesiapan secara akomodasi maupun infrastruktur yang lain," tandasnya.