Sosok Juliati Sapta Dewi atau Diana Listyo, Istri Calon Kapolri Listyo Sigit, Punya Hobi Mulia

Pada 2014, Listyo Sigit pun menjadi ajudan Jokowi.

Setelah tidak menjadi ajudan Jokowi, Sigit Listyo menduduki sejumlah jabatan di kepolisian.

Yakni Kapolda Banten pada 2016-2018 dan Kadiv Propam Polri pada 2018-2019.

Listyo Sigit mulai menjabat sebagai Kabareskrim pada 6 Desember 2019, menggantikan Kapolri saat ini, Jenderal Polisi Idham Azis, yang saat itu dilantik menjadi orang nomor satu di Korps Bhayangkara.

Baca juga: Atalarik Syah Ribut Harta Gono Gini, Minta Kembalikan Cincin & Seserahan, Tsania Marwa Heran: Konyol

Ada sejumlah peristiwa yang menyedot perhatian publik selama masa kepemimpinan Listyo Sigit di Bareskrim, salah satunya adalah penangkapan terpidana kasus Bank Bali Djoko Tjandra yang telah buron selama 11 tahun.

Listyo Sigit juga membongkar praktik suap terkait pelarian Djoko Tjandra yang ternyata melibatkan Kadiv Hubungan Internasional Polri Irjen Napoleon Bonaparte dan Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri Prasetijo Utomo.

Kemudian, pada Desember 2020, Bareskrim juga menangkap 2 pelaku penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan yang terkatung-katung sejak April 2017.

Namun, Tim Advokasi Novel menilai ada kejanggalan dalam proses hukum terhadap kedua pelaku tersebut.

Baca juga: Gaya Sehari-hari Mewah, Kondisi Kamar Syahrini & Reino Dibocorkan Fans Aw, Incess: So Sweet

Selain Listyo, 4 nama lain yang diserahkan Kompolnas untuk menjadi calon Kapolri adalah Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Boy Rafly Amar.

Kemudian, Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Komjem Arief Sulistyanto, dan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Komjen Agus Andrianto.

Ketua Kompolnas Mahfud MD menyebut, nama-nama yang sudah dikirimkan ke Istana sudah memenuhi syarat sebagai Kapolri selanjutnya.

"Kelima orang itu dianggap memenuhi syarat profesionalitas, loyalitas, jam terbang," kata Mahfud.

Selanjutnya, Presiden Jokowi akan memilih nama calon Kapolri untuk diserahkan ke DPR.

Calon pilihan Presiden bisa tunggal atau lebih dari satu.

Kemudian, kandidat akan mengikuti fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan di DPR.