Harlah NU, PKB Jatim Ajak Parpol Lain Sukseskan Pembahasan Raperda Ponpes

"Kami tidak masalah bahwa NU itu bukan hanya PKB. Hanya saja, PKB pasti NU karena memang kami lahir dibidani resmi oleh NU," katanya.

"Tidak ada parpol lainnya di dunia ini yg kelahirannya langsung di-adzani dan ditirakati oleh kiai-kiai NU kecuali PKB. Sudah barang tentu, kami aktifis PKB di manapun berada, sangat berterima kasih kepada NU," katanya.

"Sebagai parpol yang telah dirawat dan dibesarkan dengan baik, kami hanya ingin menjadi anak kandung yang sholeh. Berbakti kepada orang tuanya," pungkasnya.

Untuk diketahui, Fraksi PKB DPRD Jawa Timur memprakarsai usulan pembahasan Perda Pesantren. Perda ini diharapkan dapat mewadahi kepentingan Pondok Pesantren di Jawa Timur.

Penyampaian Usul Prakarsa Raperda tentang Pesantren pun telah disampaikan melalui Rapat Paripurna DPRD Jatim, Sabtu (7/11/2020) lalu. Regulasi turunan dari UU Pesantren tersebut akan berisi dukungan afirmasi hingga bujeting.

"Kalau di amanah Undang-undang (pesantren), ada dana abadi pesantren yang diambil dari dana abadi pendidikan. Kalau untuk pendidikan, ada BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan ada Bosda (BOS daerah)," kata Penasehat Fraksi PKB DPRD Jatim, Anik Maslachah.

"Sehingga, kenapa tidak kita siapkan juga BOSda untuk santri? Dukungan bujeting oleh pemerintah daerah bisa dimasukkan dalam Perda ini," terang Wakil Ketua DPW PKB Jatim ini.

Agar bantuan tidak overlap dengan siswa sekolah reguler, maka juga akan diatur klasifikasi murid yang belajar di sekolah atau pesantren saja. "Sudah waktunya memberikan hak yang sama, termasuk kepada santri," kata perempuan yang juga Wakil Ketua DPRD Jatim ini

Pihaknya berharap fasilitasi anggaran dari Pemrov sekaligus mengurangi biaya di pesantren.

"Sehingga, bantuan pesantren bukan hanya membantu meningkatkan kualitas pesantren sekaligus meringankan para santri," kata perempuan yang kini menjabat Sekretaris DPW PKB Jatim ini kepada TribunJatim.com.