Muncul Gerakan Tolak Vaksin Covid-19 di Pamekasan, Dinkes Langsung Respon dan Minta Ditindak Tegas

Reporter: Kuswanto Ferdian | Editor: Januar AS

TRIBUNJATIM.COM, PAMEKASAN - Sepekan ini, di Kabupaten Pamekasan, Madura mulai muncul gerakan tolak vaksinasi Covid-19.

Penolakan program vaksinasi ini muncul dari kalangan aktivis hingga sebagian kelompok Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Mencuatnya polemik munculnya gerakan tolak vaksin tersebut, direspons langsung oleh Dinas Kesehatan Pamekasan.

Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinkes Pamekasan, dr Nanang Suyanto meminta masyarakat Pamekasan tetap tenang dan tidak terhasut oleh isu hoaks tentang program vaksinasi Covid-19 yang sedang dijalankan oleh pemerintah.

• Jelang Berakhirnya PPKM Jilid II Polres Kediri Temukan Pelanggaran Kafe yang Buka Lewat Jam 8 Malam

Pesan dia, jangan sampai masyarakat Pamekasan ikut-ikutan membuat gerakan tolak vaksinasi Covid-19 yang sudah diprogram oleh pemerintah.

"Saya yakin yang menolak pemberian vaksin ini kurang paham manfaatnya, dan juga sudah terinfeksi virus hoaks di media. Itu yang harus kita lawan," kata dr Nanang Suyanto kepada TribunMadura.com, Sabtu (6/2/2021).

Menurut Dokter yang akrab disapa Nanang ini, mestinya masyarakat Pamekasan harus paham tentang manfaat vaksin yang akan diberikan oleh pemerintah.

Kata dia, tujuan dilakukan vaksinasi ini sebagai langkah untuk mempercepat memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

"Jadi masyarakat tidak perlu membuat gerakan tolak vaksin Covid-19. Tidak baik," peringatnya.

Dokter Nanang juga menjelaskan, saat ini di luar negeri, sebagian negara banyak yang berebut untuk mendapatkan vaksin agar bisa memvaksin warganya supaya terlindungi dari tertularnya Covid-19.

Bahkan kata dia, di Eropa hingga sekarang masih belum mendapat vaksin.

"Kita harus bersyukur karena pemerintah Indonesia memulai vaksin lebih awal," ajaknya.

Dokter Nanang juga mengaku belum mengetahui apakah ada sanksi khusus bagi masyarakat yang menolak tidak mau di vaksin.

Sebab, hingga hari ini, kata dia, aturan perihal sanksi bagi masyarakat yang menolak di vaksin tersebut masih belum ada dari pemerintah.