Gus Wildan Pengasuh Ponpes di Bangil Dorong Pembelajaran Tatap Muka: Minimal 10 Persen Siswa

Reporter: Galih Lintartika | Editor: Hanif Manshuri

TRIBUNJATIM.COM, PASURUAN - Kebijakan Pemerintah yang akan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro mendapatkan sejumlah masukan.

Salah satunya dari pemerhati pendidikan, Gus Wildan, pengasuh Ponpes KHA Wahid Hasyim Bangil Pasuruan.

Gus Wildan berpendapat, perlu ada kebijakan khusus untuk dunia pendidikan.

• Terjawab Misteri Puluhan Telur di Bantasan Sungai Bengawan Solo, BKSDA Pastikan Bukan Telur Buaya

• Khusus Balita, Naik Kereta Api Tidak Wajib Menunjukkan Hasil Rapid Test Antigen atau RT-PCR

"Andai saja sekolah bisa diizinkan tatap muka maksimal 25% saja dari jumlah murid itu akan lebih baik. Tujuannya, agar generasi muda tetap mendapat asupan pendidikan karakter dari seorang guru," kata Gus Wildan, Jumat (12/2/2021)

Dia menjelaskan, pembelajaran secara online atau daring ini hasilnya jelas sangat berbeda jauh dengan hasil pembelajaran tatap muka.

Ada beberapa nilai - nilai pendidikan yang hilang sekalipun materi pendidikannya sama.

"Apa yang saya sampaikan ini hanya sekadar masukan saja ke pemerintah. Tapi, kalau itu memungkinkan, saya sangat mendorong itu. Karena sudah banyak keluhan terkait sistem pembelajaran secara daring ini," jelas dia.

• Ratusan Korban Asuransi Jiwa Bersama Bumipetera Magetan Bingung Mengadu, Agen Cuci Tangan

• Loker MS Glow Office Malang Terima Disabilitas untuk Posisi GA, Founder: Siapapun Punya Kesempatan

Dikatakan dia, pandemi virus Corona ( Covid-19 )sudah berjalan hampir setahun dan segala aktivitas pendidikan diliburkan.

Ia juga menyebut, pembelajaran daring ini juga sangat memberatkan baik untuk guru, murid dan wali murid.

Ia membandingkan, ketika perusahaan bisa memberlakukan Work From Office (WFO) meskipun jumlah karyawan yang masuk dibatasi. Aktivitas sosial di pusat perbelanjaan juga dibuka, dan masih banyak lagi.

"Kenapa karyawan boleh WFO, sedang sekolah tidak boleh tatap muka. Minimal kalau bisa diatur 10 persen atau maksimal 25 persen siswa masuk sekolah tatap muka, tapi bergilir. Ini harus disimulasikan," urainya.

Gus Wildan pun pesimis, hasil pendidikan daring ini bisa menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas ataupun berkahlak. Prinsipnya, pendidikan daring belum maksimal.

"Seperti pendidikan di pondok pesantren. Allhamdulillah, sampai hari ini belum ada kasus penyebaran Covid-19 di pesantren yang sudah melakukan pendidikan secara tatap muka," papar dia.

Ia mendorong pemerintah bisa membuat kebijakan dengan memperbolehkan pendidikan tatap muka namun ada konsekuensi yang harus dijalankan, yakni menerapkan protokol kesehatan yang ketat.