Breaking News:

MK Tolak Gugatan Machfud-Mujiaman untuk Sengketa Pilwali Surabaya

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak gugatan Machfud Arifin-Mujiaman, Selasa (16/2/2021). Dalam sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan

Penulis: Bobby Constantine Koloway | Editor: Januar Adi Sagita
Ilustrasi sidang di MK 

Reporter: Bobby Constantine Koloway | Editor: Januar AS

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak gugatan Machfud Arifin-Mujiaman, Selasa (16/2/2021). Dalam sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Surabaya, sejumlah dalil yang disampaikan Machfud-Mujiaman tidak meyakinkan majelis hakim. 

"Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima," kata Ketua MK, Anwar Usman, Selasa (16/2/2021) dalam sidang yang juga disiarkan secara virtual. 

Sejumlah pertimbangan MK memutuskan hal tersebut. Di antaranya dalil Machfud-Mujiaman tentang keterlibatan Tri Rismaharini sebagai Wali Kota Surabaya dalam pemenangan Eri-Armuji yang tidak terbukti. 

"Tidak ada larangan bagi kepala daerah untuk melakukan kampanye bagi pasangan calon yang mengikuti pilkada, selama memenuhi syarat ditentukan," kata Hakim MK Manahan Sitompul. 

Baca juga: Curi Burung Jalak Suren Seharga Rp 2,7 Juta, Warga Sukun Ditangkap Polresta Malang Kota

Mahkamah menemukan fakta bahwa Tri Rismaharini mendapatkan surat tugas dari DPP PDIP untuk menjadi juru kampanye tim pemenangan pasangan calon Eri-Armuji. "Mahkamah juga menemukan fakta bahwa Tri Rismaharini mengajukan cuti kampanye kepada Gubernur," terang Manahan. 

Termasuk mengenai surat terbuka dari Tri Rismaharini dan bahan kampanye yang menggunakan nama dan gambar Foto Tri Rismaharini. Mahkamah mengutip pasal 29 ayat 2 dan ayat 3 PKPU 11 tahun 2020, bahwa desain dan materi alat peraga kampanye dapat memuat foto pengurus partai politik. 

"Sehingga dari surat yang dikirim KPU pusat ke KPU Jatim ditegaskan bahwa foto pejabat daerah dapat dicantumkan dalam desain bahan kampanye sepanjang pejabat tersebut pengurus partai politik pengusung pasangan calon dan tidak menggunakan atribut pejabat daerah," katanya. 

Mahkamah juga tidak menemukan bukti selebaran atau brosur yang menampilkan foto Tri Rismaharini dalam jabatannya sebagai Wali Kota. Demikian juga dengan video pesan Tri Rismaharini pada warga Surabaya, tidak tercantum jabatan Wali Kota. 

MK juga menyampaikan bahwa Laporan terhadap dalil Machfud-Mujiaman juga sudah ditindaklanjuti oleh Bawaslu dan sentra Gakkumdu. "Dengan melakukan klarifikasi terhadap pelapor, terlapor, saksi, pihak terkait, dan ahli yang hasilnya tidak benar terjadi Pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh pemohon," kata Manahan. 

Sehingga, tidak ada bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa pelanggaran TSM yang didalilkan Machfud-Mujiaman berpengaruh pada perolehan suara pasangan calon. Apalagi, terungkap bahwa para saksi Machfud-Mujiaman juga menandatangani rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat kecamatan hingga tingkat Kota. (bob) 

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved