F-PDIP DPRD Jatim Gandeng Untag Surabaya, Tingkatkan Kualitas dan Kompetensi Akademis Anggota Fraksi
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim gandeng Universitas 17 Agustus 45 Surabaya. Upaya tingkatkan kualitas anggota fraksi.
Penulis: Yusron Naufal Putra | Editor: Hefty Suud
lihat foto
Reporter : Yusron Naufal Putra | Editor: Heftys Suud
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Guna meningkatkan kualitas akademis para anggota wakil rakyat, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim menggandeng secara khusus Universitas 17 Agustus 45 (Untag) Surabaya.
Hal itu dilakukan juga untuk semakin meningkatkan kompetensi anggota dari F-PDIP DPRD Jatim.
"Meningkatkan kemampuan akademik dan kompetensi anggota Fraksi PDI Perjuangan dalam pengawasan DPRD," ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Sri Untari Bisowarno.
Baca juga: Sechah Sagran Mantan Istri Raul Lemos Kepergok Komentari Foto Anak-anak Krisdayanti dengan Anang
Baca juga: Dari Luar Cantik, Putri Anne Ternyata Jorok, Arya Saloka Jijik Kebiasaan Istri? Baba Kok Modar
Menurut Untari yang juga Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim, partainya ingin meningkatkan kualitas anggota fraksi diantaranya dengan mendorong sekolah lagi ke jenjang yang lebih tinggi.
Sehingga harapannya, anggota DPRD Provinsi minimal bisa S2.
“Untuk yang sudah S2 diharapkan bisa S3 agar makin banyak doktor di PDI Perjuangan,” jelasnya.
Bukan tanpa alasan hal itu disiapkan, sebab menurutnya dengan bekal akademik yang lebih meningkat, nantinya ketika para wakil rakyat itu dalam setiap tugasnya bisa mempertimbangkan dari sisi akademis juga.
Baca juga: ASN Dishub Magetan Wafat Terjangkit Covid-19, Kantor Tutup, Bebas Denda Khusus Tanggal Uji Kir Ini
Baca juga: Buka Warung Nyambi Jualan Kupon Judi Toto Gelap, Hermin Pakunden Kota Kediri Diamankan Polisi
Hal itu sangat diperlukan bagi anggota dewan. Apalagi, para anggota fraksi juga bisa disebut sebagai etalase partai.
Ada beberapa jurusan untuk program S2 maupun S3 di Untag yang dinilai sesuai dalam peningkatan kualitas akademik anggota dewan.
Misalnya, disiplin ilmu Magister Administrasi Publik, Magister Ilmu Hukum atau Doktor Ilmu Ekonomi.
"Kemungkinan selaras dengan kebutuhan tugas para anggota dewan,” terang Untari.
Disisi lain, hal ini juga menjadi sinergi dari lembaga legislatif dengan kalangan kampus.
Sehingga akan banyak sumber-sumber, berbagai wacana yang bisa diterima, yang jadi referensi dasar misalnya dalam pengambilan keputusan fraksi.
