Breaking News:

Terbongkar Identitas ASN Kota Malang yang Ditangkap Karena Pakai Narkoba, Jabat Kepala Dinas

Seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Malang terjerat kasus narkoba. 

TRIBUNJATIM.COM/KUKUH KURNIAWAN
Kegiatan konferensi pers ungkap kasus narkotika yang digelar di Polresta Malang Kota, Minggu (28/3/2021). 

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang juga pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kota Malang terjerat kasus narkoba

Oknum tersebut ialah AH yang merupakan seorang Kepala Dinas atau Kepala OPD di Pemkot Malang .

Saat dikonfirmasi, Kepala Inspektorat Kota Malang, Abdul Malik mengatakan, bahwa pihaknya belum menerima laporan resmi terkait penangkapan AH. 

Namun, dirinya mengetahui dari pemberitaan di media massa yang menyebutkan bahwa ada ASN di lingkungan Pemkot Malang terjerat kasus narkoba.

"Kami belum menerima laporan secara resmi. Cuma kami baru mengetahuinya melalui pemberitaan di media. Ini masih kami lihat dulu," ucapnya saat ditemui Tribunjatim.com, Senin (29/3).

Terkait dengan kasus ASN yang tersandung narkoba tersebut, Inspektorat bakal melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Dan Sumber Daya Manusia Kota Malang (BKPSDM).

Koordinasi tersebut dilakukan, dengan mempelajari terlebih dahulu, data dan fakta yang menjerat AH, salah satu Kepala Dinas di Pemkot Malang.

"Kasus ASN terjerat narkoba ini baru pertama kali saya temui ketika saya menjabat di inspektorat sejak tahun 2019 lalu. Jadi kami harus pelajari. Dan melakukan koordinasi dengan BKPSDM dalam waktu dekat ini," terangnya.

Disinggung soal sanksi ASN yang terjerat kasus narkoba, Malik pun tidak memberikan banyak komentar.

Dirinya hanya mengatakan, bahwa proses hukum yang menjerat AH biar berlangsung terlebih dahulu sampai ada putusan dari pengadilan.

"Karena terkait dengan sanksi ini harus ada kehati-hatian. Maka dari itu, biarlah proses hukum ini berjalan sampai ada putusan pengadilan," terangnya.

Malik menambahkan, bahwa sanksi bagi ASN hanya Wali Kota yang bisa memutuskan.

Pihaknya hanya bisa memberikan pertimbangan berdasarkan fakta yang ada.

"Sanksinya dari pak wali nanti. Kita hanya kepanjangan tangan saja yang memberikan pertimbangan. Keputusannya bagaimana, nanti akan kami diambil sesuai dengan aturan yang berlaku," tandasnya.

Hingga berita ini diturunkan, sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Malang saat ini sedang melakukan pertemuan dengan Pjs Sekda Kota Malang di Balai Kota Malang.

Penulis: Rifki Edgar
Editor: Ndaru Wijayanto
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved