Satu Bulan Menjabat, Kebijakan Bupati Sidoarjo Mulai Dikritik: Kritik Itu Biasa

Reporter: M Taufik | Editor: Januar AS

TRIBUNJATIM.COM, SIDOARJO – Satu bulan menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor – Subandi mulai menuai kritik. Kali ini, kritikan itu datang dari politisi PKS yang duduk di Kursi DPRD Sidoarjo.

Aditya Nindyatman, anggota Fraksi PKS DPRD Sidoarjo menilai ada beberapa kebijakan Bupati Sidoarjo yang menimbulkan tanda tanya baginya. Termasuk dalam hal perbaikan pelayanan publik, hingga kebijakan terkait pembuatan perda.

“Perbaikan jalan dan sebagainya memang sudah dilakukan, tapi ada beberapa layanan publik yang masih kerap dikeluhkan masyarakat. Seperti pelayanan kependudukan dan beberapa hal lain,” kata Bang Adit, panggilan Aditya Nindyatman, Selasa (30/3/2021).

Baca juga: Wanita Kediri Dipamiti Suami Jelang Tidur, Sang Istri Teriak Saat Tahu Kondisi Suami di Kamar Mandi

Politisi yang juga duduk sebagai Anggota Badan Anggaran DPRD Sidoarjo itu juga mengkritisi kebijakan Bupati terkait rencana pembuatan Perda (peraturan daerah) tentang pengelolaan sampah.

“Menurut kami, harusnya yang lebih penting adalah penyusunan RPJMD (rencana pembangunan jangka menengan daerah) terlebih dulu. Di dalamnya diuraikan dengan jelas, detail, dan fokus sebagaimana visi-misi saat mencalonkan diri menjadi kepala daerah,” katanya.

“Setelah itu baru direncanakan pembuatan perda sebagai tindak lanjut menjalankan program yang telah direncakan. Sehingga semua berjalan sesuai perencanaan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang,” tambahnya.

Seperti diketahui, Pemkab dan DPRD Sidoarjo sedang menyiapkan raperda tentang pengelolaan sampah. Sebagai persiapan, dewan juga sudah membentuk Pansus (panitia khusus) untuk persiapan penyusunan raperda itu.

“Kami juga mengingatkan kepada Bupati Sidoarjo bahwa ada raperda tentang pengelolaan aset yang belum tuntas,” ujar Adit.

Pihaknya berharap, Pemkab dan DPRD Sidoarjo berjalan beriringan dalam penataan aset-aset milik pemerintah di Sidoarjo. Alasannya, selama ini banyak aset tidak terurus dengan baik, ada sejumlah aset yang dikelola pihak ketiga, dan sebagainya.

“Satu bulan menjabat, kami belum melihat ada gebrakan luar biasa dari Bupati dan Wakil Bupati. Kami juga melihat belum ada perubahan yang signifikan, sehingga kami merasa harus tetap kritis untuk mengawal kemajuan Sidoarjo,” kritik kader PKS tersebut.

Menanggapi kritikan itu, Bupati Ahmad Muhdlor menyebut bahwa kritik itu merupakan hal yang lumrah dalam pemerintahan. Apalagi kritiknya datang dari kalangan dewan.

“Yang penting, kritik untuk membangun. Kritik yang konstruktif demi kemajuan Sidoarjo,” jawab Gus Muhdlor, panggilan Ahmad Muhdlor.

Terkait pengajuan raperda sampah dan sebagainya, Gus Muhdlor menyilakan dikaji mendalam. Jika memang dirasa belum dibutuhkan atau bagaimana, pihaknya juga tidak keberatan. Yang penting semua benar dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Tentang pelayanan publik, penanganan jalan rusak, dan beberapa problem lain di Sidoarjo, Gus Muhdlor mengaku sedang berusaha menyelesaikan satu persatu. Terkait jalan rusak misalnya, mayoritas kerusakan sudah diselesaikan dengan program PIWK.