Warga Desa Ngindeng Masih Tuntut Ganti Rugi Lahan PSN Bendungan Bendo Ponorogo yang Belum Rampung

Reporter: Sofyan Arif Candra I Editor: Ndaru Wijayanto

TRIBUNJATIM.COM, PONOROGO - Warga Desa Ngindeng, Kecamatan Sawoo, Ponorogo menggeruduk kantor pengelola proyek strategis nasional (PSN) Bendungan Bendo, Kamis (1/4/2021). 

Mereka meminta pihak pengelola proyek pembangunan Bendungan Bendo untuk memenuhi hak ganti rugi bangunan, rumah, tegakkan dan lainnya yang hingga hari ini belum cair.

"Kami meminta hak hak kami yang belum di ganti rugi itu dipenuhi. Dari awal proyek tiga tahun lalu hak 15 warga dari 89 warga yang terdampak belum terselesaikan," kata seorang warga, Yateno (42) yang ikut audiensi tersebut.

Jika dihitung, ganti rugi yang harus dibayar untuk 15 kepala keluarga (KK) tersebut adalah sebesar Rp 7 miliar.

Dari beberapa kali audiensi, menurut Yateno masih menemui jalan buntu.

"Mereka mengatakan semua sudah terselesaikan karena sudah diganti rugi rumah dan tanah. Padahal tanah itu belum ada sertifikatnya, masih hak pinjam pakai," lanjutnya.

Selain itu, menurut Yateno rumah tersebut hanyalah bonus karena warga sudah mau meninggalkan kampung halamannya yang tergusur.

"Kalau masalah rumah itu bukan rumah ganti, tapi bonus untuk ganti tanah dua kali lipat tanah yang mau diganti (tergusur)," terangnya.

Yateno mengatakan ia bersama 14 kepala keluarga lainnya akan terus menuntut haknya tersebut hingga dibayarkan.

Sementara itu, pihak PSN Bendungan Bendo enggan memberikan keterangan usai audiensi dengan warga terdampak.

Progres pembangunan PSN Bendungan Bendo sendiri sudah berjalan lebih dari 91 persen dan ditargetkan mulai impounding atau pengisian awal air pada bulan Juli 2021 nanti.

Bendungan yang dibangun menggunakan APBN sebesar Rp 1 triliun tersebut diproyeksikan mampu mengairi sawah seluas 7.800 hektar.

Bendungan Bendo juga diharapkan mampu menyediakan air baku hingga 790 liter per detik.