Breaking News:

Demi Lindungi Pekerja Rentan dan Pegawai Non ASN, APEKSI Dukung BPJS Ketenagakerjaan

Untuk melindungi pekerja rentan dan para pegawai non ASN, APEKSI mendukung penuh BPJS Ketenagakerjaan alias BPJAMSOSTEK.

TRIBUNJATIM.COM/AQWAMIT TORIK
Bima Arya Sugiarto, Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia ( APEKSI ). 

TRIBUNJATIM.COM – Disahkannya Inpres Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk memastikan perlindungan jaminan sosial kepada pekerja di wilayahnya, tanpa terkecuali pekerja rentan dan pegawai non ASN.

Inpres Nomor 2 Tahun 2021 ditujukan kepada seluruh elemen pemerintahan, yakni 19 Menteri, Jaksa Agung, 3 Kepala Badan termasuk Ketua DJSN tingkat pusat, 34 Gubernur, 416 Bupati dan 98 Walikota yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia .

Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia ( APEKSI ) Bima Arya Sugiarto menyambut baik Inpres ini.

Menurutnya, Inpres ini berkomitmen sangat kuat untuk melindungi tenaga kerja, baik formal, nonformal, rentan hingga pegawai pemerintah Non ASN.

“Ada beberapa hal yang akan kami lakukan, salah satunya mensosialisasikan substansi Inpres ke seluruh anggota, karena ini merupakan landasan bagi kita,” ungkap pria yang juga menjabat Wali Kota Bogor, Rabu (7/4/2021), saat bertemu dengan jajaran direksi BPJS Ketenagakerjaan, dalam siaran tertulis ke TribunJatim.com.

Baca juga: Perintahkan Semua Elemen Pemerintahan Dukung BPJS Ketenagakerjaan, Presiden Jokowi Teken Inpres

Baca juga: Direksi BPJAMSOSTEK Baru Resmi Dilantik Presiden Jokowi, Anggoro Siap Lakukan Digitalisasi Jamsos

Baca juga: Gubernur Khofifah Minta Pegawai Non ASN di Jawa Timur Bisa Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

Kedua, lanjut Bima Arya, dirinya bakal melakukan perencanaan penganggaran, melakukan komunikasi dengan para stakeholder agar pola jaminan ini bisa diterapkan tidak hanya mengandalkan APBD, termasuk mensosialisasikan ke masyarakat luas terutama segmen pekerja.

Disinggung mengenai upaya mendorong kepesertaan khususnya pekerja rentan, Bima mengaku, sudah melakukan komunikasi dengan anggota DPRD Kota Bogor dalam menyusun Peraturan Daerah.

“Saya sudah meminta untuk disusun regulasinya, kita sudah komunikasi dengan dewan agar segera disusun Perda, karena sudah ada Inpresnya. Semua akan kita lakukan, karena ini juga dalam rangka mengentaskan kemiskinan,” tegasnya.

Di tempat yang sama, Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Zainudin menjelaskan, pihaknya saat ini tengah gencar melakukan sosialisasi, promosi dan edukasi kepada masyarakat luas terkait program ini serta manfaatnya bagi masyarakat.

“Kami juga akan berkolaborasi dan menjaring partnership. Seperti hari ini, kita saat ini ketemu dengan ketua Apeksi Bima Arya Sugiarto. Kita tidak bisa sendiri, ada tiga pihak yang bakal kita gandeng. Yaitu, pemerintah, pengusaha dan teman-teman serikat pekerja,” imbuhnya.

Halaman
12
Editor: Ndaru Wijayanto
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved