Puluhan Warga Peserta BPJamsostek Wadul ke DPRD Jatim, Keluhkan 'Sulitnya Klaim Santunan Kematian'

Reporter: Yusron Naufal Putra | Editor: Heftys Suud

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Puluhan warga yang tergabung dalam Forum Peserta BPJamsostek Jawa Timur (FPB Jatim) menggeruduk kantor DPRD Jatim di Jalan Indrapura, Jumat (9/4/2021).

Mereka wadul kepada dewan, lantaran merasa ada masalah tentang BPJS Ketenagakerjaan. 

Koorlap aksi, Handoko mengatakan, ada dua tuntutan utama yang dibawa pihaknya saat menggelar aksi tersebut.

Pertama, terkait laporan rekannya sebagai peserta yaitu kesulitan mendapatkan santunan jaminan kematian.

Baca juga: Muncul Bukti Ayus Sabyan Makin Tancap Gas ke Nissa Setelah Cerai: Setia, Keduanya Tak Bisa Sembunyi

Baca juga: Putrinya Dihamili, Ayah Habisi Pacar Anak, Obrolan Sengit Berujung Makam, Warga Tak Ada yang Berani

 "Kedua adalah memohon menangguhkan kembali kepesertaan yang sudah bertahun-tahun, yang dinonaktifkan secara sepihak oleh BPJamsostek di kantor cabang Pasuruan maupun Sidoarjo," ujarnya. 

Peserta menggelar aksi dengan membawa banyak spanduk dan poster. Ada banyak spanduk yang mereka bentangkan persis di depan gerbang kantor legislatif tersebut. 

Isinya, rata-rata menuntut agar BPJamsostek dapat memperbaiki kinerja. 

Handoko mengatakan, sebenarnya ada banyak tuntutan yang dibawa pihaknya. Semua tuntutan itu terkait kinerja BPJamsostek.

Mereka merangkum beberapa temuan, misalnya di wilayah Sidoarjo dan Pasuruan. 

Baca juga: Jual Istri untuk Layanan Seks Bertiga, Pria Jombang Ini Ngaku Ketagihan Dapat Uang Banyak Instan

Baca juga: Sukses Budidaya Cacing dari Dataran Afrika, Bapak 2 Anak di Trenggalek Bisa Raup Rp 4 Juta Per Bulan

Tak hanya menggelar aksi, mereka juga sempat ditemui anggota DPRD Jatim, Hari Putri dan menggelar audiensi. Mereka menyampaikan tuntutan serta temuan yang mereka bawa. 

Selama satu jam lebih pertemuan tersebut digelar bersama Hari Putri yang merupakan anggota Komisi E DPRD Jatim. 

Dari sanalah diungkap mengenai berbagai temuan mereka yang pada intinya bermuara pada kinerja BPJamsostek. Seperti sulitnya mengurus santunan jaminan kematian.

Padahal, menurut mereka iuran rutin dibayar. Handoko berharap agar legislatif dapat memanggil pihak terkait supaya menemukan titik temu permasalahan serta solusi.