Trenggalek Mendesak Punya Shelter untuk Kelompok Rentan dan ODGJ

Reporter : Aflahul Abidin | Editor : Yoni Iskandar

TRIBUNJATIM.COM, TRENGGALEK - Keberadaan shelter untuk kelompok rentan dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur sangat  mendesak.

Hingga saat ini, pemkab belum memiliki shelter yang bisa dipakai untuk menampung mereka yang membutuhkan tempat tinggal, sarana berkembang, dan pengobatan jangka panjang.

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Trenggalek Ratna Sulistyowati mengatakan, pemkab selama ini mengandalkan shelter milik pemerintah provinsi untuk menampung para kelompok rentan.

Sementara untuk ODGJ, pemkab menggandeng Pondok Pesantren Gunung Kebo di Kecamatan Trenggalek untuk menampung para pengidap gangguan jiwa yang ditolak keluarga dan lingkungannya.

Namun hal itu bukan tanpa kendala. Ratna mengatakan, kerap kali shelter milik pemprov penuh ketika pihaknya ingin menampungkan warga kelompok rentanya di sana.

Maklum, shelter ini menampung para kelompok rentan dari berbagai daerah di Jatim.

Baca juga: Segera Bebaskan 15 ODGJ yang Masih Dipasung, Dinkes Ponorogo Sebut Ada Tiga Kategori

Sementara Ponpes Gunung Kebo kini juga tak lagi menampung para ODGJ. Hal itu terjadi sejak adanya kasus pembunuhan antar ODGJ di pondok itu.

Maka dari itu, Dinsos setempat kini hanya mengandalkan Loka Bina Karya untuk memberi pelatihan kepada para kelompok rentan.
Sementara penanganan jangka pendek ODGJ dilakukan di Puskesmas Karanganyar dan RSUD dr Soedomo.

“Sehingga Trenggalek perlu punya shelter yang tidak hanya menampung. Tapi juga sebagai tempat beraktivitas mereka,” ujar Ratna.
Awalnya Pemkab Trenggalek telah berencana membangun shelter ini lewat APBD senilai Rp 2 miliar pada tahun ini.

Lahan milik pemkab di sekitaran pusat kota juga telah disiapkan sebagai lokasi pembangunan shelter.
Namun rencana itu urung akibat dampak dari pengalihan anggaran untuk penanganan Covid-19.

Terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Trenggalek Mugianto mengatakan, pihaknya berharap Kabupaten Trenggalek memiliki shelter yang representatif.

“Kami menganggap bahwa keberadaan shelter sudah sesuai dengan kebutuhan di Kabupaten Trenggalek. Karena tempat ini akan menampung masyarakat kita yang bernasib kurang baik,” ujar dia.

Maka dari itu, pihaknya mendorong agar pembangunan shelter bisa segera direalisasikan. Dewan, kata dia, akan mendorong agar anggaran untuk pembangunan itu bisa masuk dalam APBD Perubahan tahun ini.

“Kami jelas berharap Trenggalek punya shelter untuk menampung warga kita yang memiliki persoalan seperti itu,” pungkasnya.