Bertemu Pemkot, Ormas dan Tokoh Madura Siap Dukung Penanganan Pandemi di Surabaya dan Bangkalan

Reporter: Bobby Constantine Koloway | Editor: Januar AS

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bertemu beberapa tokoh dan organisasi masyarakat (ormas) dari Madura, Kamis (17/6/2021). Pertemuan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan langkah dalam upaya memutus mata rantai Covid-19.

Wakil Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya, Irvan Widyanto mengatakan, bahwa ada beberapa poin yang dibahas dalam audiensi ini. Di antaranya, meluruskan adanya soal isu diskriminasi yang muncul karena penerapan penyekatan di akses Suramadu.

"Salah satunya adalah terkait diskriminasi, tapi bukan menyangkut ras (golongan). Diskriminasi yang dianggap oleh mereka (ormas) adalah diskriminasi kebijakan yang dilakukan pemerintah kota," kata Irvan usai kegiatan audiensi.

Menurut dia, salah satu ormas menilai bahwa kebijakan penyekatan di akses Suramadu sisi Surabaya ini merupakan bentuk diskriminasi kebijakan. Pihaknya lantas memberikan pemahaman.

Yang mana, penyekatan ini bertujuan untuk meminimalisir penyebaran Covid-19. Apalagi, bukan hanya yang menuju Surabaya saja yang diperiksa, namun juga yang berangkat ke Bangkalan. 

Akhirnya, mereka menyadari bahwasanya kebijakan tersebut bukanlah sebuah diskriminasi. "Setelah kita berikan pemahaman, mereka menyadari bahwa ini bukan sebuah diskriminasi," katanya. 

"Ini memang sebuah upaya untuk memutus mata rantai dan mereka memahami. Karena kan tidak bisa keluar dari 3T, Testing, Tracing dan Treatment," ujarnya.

Apalagi, Irvan menyatakan, bahwa sebelum diterapkannya kebijakan penyekatan, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sudah melakukan koordinasi dan meminta izin persetujuan dengan beberapa pemangku kepentingan. Baik itu Gubernur Jawa Timur, Pangdam V Brawijaya maupun Kapolda Jatim.

"Ini sudah dikoordinasikan semua. Apalagi Pak Wali Kota selalu menyatakan bahwasanya Bangkalan, Madura ini satu kesatuan dengan Surabaya. Karena banyak juga warga dari Madura yang tinggal dan mencari nafkah di Surabaya," ungkap dia.

Di samping meluruskan isu soal diskriminasi, Kepala BPB dan Linmas Kota Surabaya ini juga meminta pelonggaran masa berlaku hasil swab. Serta, percepatan proses screening di penyekatan.

"Jadi memang sudah ada percepatan yang dilakukan oleh Dinkes (Dinas Kesehatan) Surabaya. Jadi, seperti contohnya kalau swab antigen cukup menunggu 15 menit. Dan swab PCR pun itu tidak menunggu hari lagi, tapi jam," terangnya.

Pihaknya menjelaskan masa waktunya (hasil swab) itu bukan ditentukan pihaknya. "Namun, sesuai petunjuk pedoman dari Kemenkes (Kementerian Kesehatan). Jadi bukan kita yang menentukan masa berlaku waktu itu," jelas dia.

Mantan Kepala Satpol PP Kota Surabaya ini mengungkapkan, bahwa Satgas Covid-19 Surabaya terus melakukan evaluasi terkait penyekatan di akses Suramadu. Bahkan, evaluasi ini juga melibatkan Pemerintah Kabupaten Bangkalan serta Pemerintah Provinsi Jatim. 

Selain itu, Irvan menyebut ormas dan tokoh Madura ini bersepakat untuk membantu pemerintah dalam upaya memutus rantai penyebaran Covid-19. Terlebih, mereka juga siap membantu petugas di penyekatan dan menyosialisasikan pentingnya protokol kesehatan kepada masyarakat.

Baca juga: Syukuran Pabrik Kosme Surabaya, Gilang dan Shandy Beri Mobil Karyawan hingga Buka Loker Disabilitas