Berita Kota Malang
Melalui Perubahan RPJMD 2018-2023 di Kota Malang, DPRD Berharap Adanya Pengentasan Kemiskinan
Melalui perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 di Kota Malang, DPRD berharap adanya pengentasan kemiskinan.
Penulis: Rifki Edgar | Editor: Dwi Prastika
lihat foto
Reporter: Rifki Edgar | Editor: Dwi Prastika
TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Adanya peningkatan angka kemiskinan di Kota Malang dari tahun 2019 ke 2020 mendapatkan perhatian dari anggota DPRD Kota Malang.
Ahmad Fuad Rahman dari Fraksi PKS DPRD Kota Malang mengatakan, pada tahun 2020 kemarin, angka indeks kemiskinan di Kota Malang naik menjadi 4,44 persen dengan gini ratio 0,40 persen.
Jumlah tersebut meningkat 4,07 persen dari tahun 2019 lalu.
Oleh karena itu, dengan adanya perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 Kota Malang yang kini sedang dibahas, diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan di Kota Malang.
"Melalui perubahan RPJMD ini menjadi kesempatan pemerintah dalam menemukan formulasi dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Malang," ucapnya, Kamis (24/6/2021).
Sementara itu, Wali Kota Malang, Sutiaji mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai macam upaya dalam pengentasan kemiskinan.
Pihaknya berusaha melakukan sinergi kebijakan antarperangkat daerah di lingkungan Pemkot Malang.
Baca juga: Mulai Muncul Klaster Perkampungan di Kota Malang, Wali Kota Sutiaji Kuatkan Kembali Posko PPKM Mikro
Seperti belanja pemerintah diarahkan untuk pembelian barang yang diproduksi UMKM dan pengusaha lokal Kota Malang.
Kemudian belanja bantuan sosial untuk menambah daya beli masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat mendorong konsumsi masyarakat.
"Ini juga termasuk ke dalam penguatan keterampilan bagi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat melalui program swakelola oleh kelompok masyarakat," ucapnya.
Sedangkan kepala Bappeda Kota Malang, Dwi Rahayu menyampaikan, sebenarnya indeks kemiskinan di Kota Malang tidak mengalami kenaikan secara drastis.
Dari persentase awal 4,07 persen kini naik menjadi 4,44 persen.
Oleh karenanya, indek kemiskinan ini masuk ke dalam perubahan RPJMD 2018-2023.
"Sebetulnya persentase naiknya hanya sedikit. Jadi kenaikan angka kemiskinan ini lebih pada disebabkan oleh pandemi Covid-19," tandasnya.
