PPKM Darurat Diperpanjang hingga Akhir Juli 2021, Pengamat Hukum: Ada yang Harus Dievaluasi

PPKM Darurat yang akan berakhir 20 Juli mendatang diungkap Menko PMK RI Muhadjir Effendy. Pengamat hukum minta pemerintah tanggung jawab.

Editor: Hefty Suud
Tribun Jatim Network/Galih Lintartika
Penyekatan kendaraan di Pasuruan saat PPKM Darurat, Sabtu (10/7/2021). 

TRIBUNJATIM.COM - Pemerintah akan memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

PPKM Darurat yang akan berakhir 20 Juli mendatang, diperpanjang hingga akhir Juli 2021.

"Bapak Presiden sudah memutuskan bahwa PPKM Darurat ini akan diperpanjang sampai akhir Juli," kata Menko PMK RI Muhadjir Effendy dalam rekaman suara yang diterima Tribunnews.com, Jumat, (16/7/2021).

Keputusan tersebut diambil dalam rapat kabinet terbatas, setelah melihat kondisi pandemi virus Corona ( Covid-19 ) sekarang ini.

Muhadjir mengatakan bahwa keputusan perpanjangan tersebut hampir pasti, sebelum nanti kemudian diumumkan secara resmi.

"Iya. Sudah. 2 per 3 pasti," katanya.

Baca juga: Hajatan Pernikahan di Sidoarjo Dibubarkan Satgas Covid-19, Jelas Melanggar Peraturan PPKM Darurat

Dengan perpanjangan tersebut, Presiden Joko Widodo memberikan sejumlah arahan kepada jajaran kabinetnya. Mulai dari Menteri Sosial Tri Rismaharini alias Risma dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Kepada Risma, Presiden meminta agar bantuan sosial segera disalurkan kepada masyarakat terdampak.

"Kemudian penyaluran Bansos yang dipercepat dan perbanyak, sebentar lagi digulirkan bantuan berupa beras untuk mereka-mereka yang terdampak ini di samping bansos-bansos yang sudah ada dan TNI Polri yang bertanggung jawab mendistribusikan ini," katanya.

Sementara itu kepada Menteri Kesehatan, Presiden, kata Muhadjir meminta agar percepatan vaksinasi terus dilakukan.

"Kemudian yang penting dan paling-paling penting patuhi Prokes dan itu tanggung jawab masyarakat. Pemerintah engga akan berdaya kalau masyarakat tidak sadar, tidak memahami betapa super-super strategisnya Prokes," pungkasnya.

Baca juga: Cara Pembatalan Tiket KA Tanpa ke Loket Stasiun, PT KAI: Tak Perlu Keluar Rumah di Masa PPKM Darurat

Surat Didi Riyadi

Kebijakan pemerintah soal Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat memang banyak menimbulkan pro dan kontra.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved