Ingatkan Pentingnya Vaccine Nationalism, Menko Airlangga Dorong Produksi Vaksin Dalam Negeri

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto, menekankan pentingnya Indonesia memiliki kemampuan produksi vaksin. 

Hal itu penting, diantaranya agar ke depan tak perlu lagi tergantung pada vaksin produksi luar negeri. Apalagi, vaksinasi masih menjadi upaya untuk memperkuat kekebalan komunal atau herd immunity. 

Hal itu disampaikan Airlangga saat hadir dan berbicara dalam acara Gerakan Aksi Bersama Serentak Tanggulangi (Gebrak) Covid-19 yang diselenggarakan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Jumat (30/07/2021). 

"Tentu kita melihat, ke depan, bahwa kita perlu mempunyai kemampuan untuk produksi vaksin," kata Airlangga yang juga Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia, dalam acara yang berlangsung secara virtual tersebut. 

"Yang sekarang terjadi adalah vaccine nationalism, dimana vaksin ini prioritas diberikan kepada negara masing-masing," terangnya. 

Lewat vaccine nationalism itu tentu diharapkan kebutuhan vaksin Indonesia akan terpenuhi oleh produksi dalam negeri. Bahkan warga Indonesia harus bangga terhadap vaksin dalam negeri. 

Baca juga: Penularan Covid-19 di Kota Blitar Mayoritas dari Pasien Isolasi Mandiri yang Abai Prokes

Menurut dia, pemerintah juga berharap, vaksin yang diinisiasi oleh Universitas Airlangga dan Lembaga Eijkman, bisa dipercepat. 

Airlangga mengapresiasi inisiatif Unair yang telah masuk ke platform pengadaan Vaksin  Merah Putih, bersama lembaga Eijkman. Diharapkan vaksin itu segera masuk tahap uji coba Mataka.

Dia juga berharap adanya percepatan kerja sama dengan Biotis, yang akan masuk di Agustus dalam penelitian cara membuat obat yang baik oleh BPOM. 

"Jika ini dapat terakselerasi maka Indonesia punya double engine, tidak hanya berbasis BUMN, tapi juga kerja sama perguruan tinggi dengan pihak swasta," ucap Airlangga.  

Disisi lain, dalam hal sertifikasi vaksin dari beberapa negara, Airlangga menilai malah menghalangi. Sebab itu, pemerintah RI kini mendorong WHO bahwa vaksinasi ini tidak boleh dipolitisir. 

Bahkan, Indonesia sendiri sudah meminta agar vaksin ini menjadi public goods, yang bisa diproduksi oleh siapa saja. 

Selain itu, pemerintah Indonesia juga terus berusaha agar bisa memproduksi vaksin terutama dari riset di dalam negeri. 

“Pemerintah berharap pada Eijkman dan Unair, dan beberapa perusahaan lain di dalam negeri untuk segera menciptakan vaksin dalam negeri,” ujar Airlangga.