Pemkot Batu Disarankan Fasilitasi Pekerja Informal dengan BPJS Ketenagakerjaan

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Benni Indo

TRIBUNJATIM.COM, BATU - Anggota DPRD Kota Batu, Ludi Tanarto meminta agar program BPJS Ketenagakerjaan dapat menyentuh pekerja sektor informal.

Ia menyarankan agar Pemkot Batu memfasilitasi penganggaran melalui APBD untuk jaminan sosial kepada kepada pekerja bukan penerima upah (BPU). Pekerja sektor informal itu antara lain sopir mikrolet, tukang ojek dan petani.

Ludi memaparkan, para pekerja informal juga harus diberi perhatian. Mereka jumlahnya tidak sedikit dan memiliki dampak terhadap roda perekonomian Kota Batu.

Maka selayaknya para pekerja informal juga diberikan perhatian, yakni BPJS Ketenagakerjaan. Ludi mengatakan, legislatif akan mengajukan ke Pemkot Batu agar APBD dikucurkan untuk program tersebut.

"Setidaknya program ini akan kami usulkan dalam APBD di tahap selanjutnya. Tentu semua itu demi memberikan jaminan kepada pekerja non upah,” katanya.

Pemkot Bisa melalui Dinas Sosial (Dinsos) dapat mendata warga yang masuk kriteria pekerja rawan risiko. Lalu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) mendata para buruh tani.

"Nah kemudian baru Pemkot Batu memberikan subsidi dari beban program BPU senilai Rp 16,8 ribu bisa terbantu setidaknya 50 persennya agar tidak memberatkan mereka,” ujar Ludi.

Beberapa waktu lalu, Pemerintah Kota Batu dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Malang Raya bekerjasama untuk melindungi para tenaga kerja formal di Kota Batu.

Ruang lingkup kerjasama tersebut meliputi peningkatan kepesertaan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Lalu perluasan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi pemberi kerja penyelenggara negara, pemberi kerja selain penyelenggara negara dan setiap orang selain pemberi kerja, pekerja dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso mengatakan, dinas terkait akan menindaklanjuti hasil kerjasama tersebut.

Di antaranya adalah dinas pada bidang sosial dan ketenagakerjaan. Pasalnya, telah ada payung hukum yang menjadi landasan pelaksanaan program.

Kata Punjul, ada lebih dari 189 ribu untuk pekerja di Kota Batu. Mereka bekerja di banyak sektor. Sedangkan di bidang sosial, ada sekitar 400 orang yang terdaftar.

“Harapan kami, setelah ada kerjasama ini, ditindaklanjuti oleh seluruh OPD yang ada. Ada beberapa sektor tadi yang disampaikan secara lengkap oleh BPJS Ketenagakerjaan agar bisa ditindaklanjuti,” kata Punjul.

Kerjasama ini menjamin hak-hak pekerja. Oleh sebab itu, diharapkan semua pekerja di Kota Batu terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Perusahaan di Kota batu disarankan mendaftarkan karyawannya ke BPJS Ketenagakerjaan.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Malang Raya Imam Santoso mengatakan bahwa perangkat RT/RW, petugas lingkungan, Linmas dan juga petugas kebersihan di Kota Batu bisa terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan.

“Mereka pekerja rentan yang perlu perlindungan. Harapannya dengan insentif yang diterima, bisa digunakan untuk perlindungan diri sendiri dalam program BPJS Ketenagakerjaan,” katanya.

“Kalau target kami, pasti keseluruhan pekerja. Kami harapkan tidak ada pekerja yang tidak terlindungi karena ini hak kebutuhan dasar, hak normatif, yang harus dipenuhi oleh pemberi kerja. Begitu juga masyarakat, yang mungkin bisa dialokasikan oleh APBD, Pemkot Batu dapat memberikan perlindungan secara menyeluruh ke masyarakat,” harapnya.

Imam menambahkan, ada 7.000 pekerja yang tercatat di Kota Batu mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebanyak Rp 1 juta oleh Pemerintah Pusat beberapa waktu lalu.