Bansos di Lumajang Kembali Ramai, Keluarga Penerima Komplain KKS Dikuasai Pemilik E-Warong

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Tony Hermawan

TRIUNJATIM.COM, LUMAJANG - Keberhasilan pendamping PKH dalam mensukseskan penyaluran bantuan sosial kini semakin dipertanyakan. 

Pasalnya, pasca hampir dua bulan masalah Bansos di Desa Sawaran Kulon, Kecamatan Kedungjajang mencuat, kasus baru pun muncul di wilayah lain.

Dugaan kasus baru sunatan Bansos itu terjadi di Desa Pandanarum, Kecamatan Tempeh.

Modusnya pun sama. Pemilik e-warong menguasai Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) karena memanfaarkan kepolosan warga.

Kasus baru ini mencuat setelah beberapa waktu lalu pihak perangkat desa membuka posko pengaduan.

Sebagaian besar warga mengadu nominal bantuan yang diterima kerap berubah-ubah. 

Baca juga: Teror Ular Kobra Gegerkan Warga Lumajang, Ada yang Digigit hingga Disembur Racun Kena Mata

Setelah ditelusuri, ditengarai pendistribusian di lapangan tidak sesuai petunjuk teknis.

KKS yang seharusnya dikuasai oleh Keluarga Penerima manfaat (KPM), justru dipegang oleh pemilik e-warong.

A'tiun Kepala Desa Pandanarum mengatakan, setidaknya saat ini pihak desa melakukan verifikasi bertahap 361 penerima bantuan. 

Kebanyakan penerima subsidi itu telah mengaku KKS dan buku rekening bank selama ini dikuasai oleh pemilik e-warong.

Baca juga: Polisi Mulai Panggil Koordinator PKH dan BPNT Terkait Masalah Bansos Lumajang

"Kami masih mendata satu persatu. Yang jelas ada aduan warga sejak awal KKS dikuasai oleh e-warung. Jika tidak diserahkan ke dia (e-warong) bantuan akan diblokir," katanya.

Meski e-warong belum terbukti bersalah, namun banyak warga meyakini kasus ini kental dengan sunatan Bansos. Lantaran begitu, pihak tim pendamping PKH tingkat kabupaten pun turut membantu menghimpun aduan warga.

Setidaknya, pada hari ini (05/10/2021) ada 50 warga penerima Bansos didatangkan di Balai Desa Pandanarum. Satu persatu tim pendamping PKH mengurai keluhan warga. 

Akbar Alamin Koordinator PKH Kabupaten mengatakan, laporan warga cukup beragam. Rata-rata terkait aduan penyaluran Bansos PKH dan BPNT.