Breaking News:

Berita Surabaya

Pembahasan UMK Surabaya Tahun 2022 Tetap Pertimbangkan KHL

Pembahasan Upah Minimum Kota (UMK) Surabaya tahun 2022 telah melewati rapat pleno pertama.

Shutterstock
ILUSTRASI - Pembahasan UMK Surabaya Tetap Pertimbangkan KHL 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Bobby Koloway

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Pembahasan Upah Minimum Kota (UMK) Surabaya tahun 2022 telah melewati rapat pleno pertama.

Pada rapat yang berlangsung Senin (18/10/2021) lalu, Dewan Pengupahan akhirnya bersepakat soal besaran kebutuhan hidup layak (KHL) yang tetap akan menjadi salah satu pertimbangan dalam penetapan UMK. 

Dewan Pengupahan ini terdiri atas serikat buruh, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), hingga Pemkot yang diwakili Dinas Tenaga Kerja.

"Kami putuskan KHL dengan waktu yang relatif singkat," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Surabaya, Achmad Zaini, Rabu (20/10/2021). 

Zaini mengungkapkan, penetapan upah minimum di Surabaya mengacu pada PP 36/2021 tentang Pengupahan. Ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Baca juga: Cara Unik Warga Kampung Oase Ondemohen Surabaya Manfaatkan Selokan Jadi Kolam Ikan Lele

Sebenarnya, dalam regulasi yang baru ini, penetapan upah minimum mengesampingkan analisis kebutuhan riil lewat survei komponen KHL. Perkiraan biaya hidup pekerja dipukul rata berdasarkan indikator ekonomi makro.

Sekalipun demikian, Dewan Pengupahan Surabaya tetap memasukkan KHL sebagai salah satu pertimbangkan upah minimum.

"Kami lakukan survei selama sepekan untuk melihat KHL di Surabaya," kata Zaini.

Baca juga: Pecah Ketegangan Peserta Tes SKD CPNS Hari ke-12, Panitia Kemenkumham Jatim Berdandan Ala Squid Game

Mekanisme tahun ini berbeda. Apabila sebelumya survei dilakukan secara terpisah oleh masing-masing unsur Dewan Pengupahan, tahun ini dilakukan secara bersamaan. 

Halaman
123
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved