Berita Jatim

Bayar Pajak Kendaraan Bermotor Kini Bisa Dilakukan di 76 Ponpes Jatim, Wujud Inovasi Samsat OPOP

Bayar pajak kendaraan bermotor kini bisa dilakukan di 76 ponpes di Jawa Timur, wujud inovasi Samsat One Pesantren One Product (OPOP).

Penulis: Fatimatuz Zahroh | Editor: Dwi Prastika
Istimewa/TribunJatim.com
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa memantau percobaan Gerai Samsat OPOP di Pondok Pesantren Amanatul Ummah, Pacet, Kabupaten Mojokerto, Senin (1/11/2021). 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Fatimatuz Zahroh

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Inovasi terus dilakukan Pemprov Jawa Timur dalam memaksimalkan potensi pendapatan dari sektor pajak daerah, khususnya pajak kendaraan bermotor. 

Setelah awal tahun ini Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Timur menggandeng BUMDes sebagai pos baru pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB), kini Pemprov Jawa Timur menggandeng pesantren untuk dijadikan pos samsat pembayaran PKB. 

Salah satu pondok pesantren yang kini telah bisa melayani pembayaran PKB adalah Pondok Pesantren Amanatul Ummah, Pacet, Kabupaten Mojokerto

Masyarakat di sekitar pesantren yang ada di kawasan pegunungan Pacet tersebut kini bisa membayar pajak kendaraannya dengan mudah, tanpa harus ke samsat yang letaknya jauh dari tempat tinggal mereka. 

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengatakan, layanan ini merupakan inovasi Samsat One Pesantren One Product (OPOP). Yang merupakan program Khofifah dalam membangkitkan ekonomi berbasis pesantren. 

Ada 76 gerai Samsat One Pesantren One Product (OPOP) yang tersebar di 76 pondok pesantren (ponpes) di Jawa Timur. 

"Jadi Gerai Samsat OPOP sudah diluncurkan. Gerai ini dimaksudkan untuk memberi kemudahan pelayanan bagi warga pesantren dan sekitar pesantren dalam memenuhi kewajiban membayar PKB," tegas Khofifah, Senin (1/11/2021). 

Lebih lanjut, Khofifah menyampaikan, inovasi layanan Samsat OPOP yang diinisiasi Bapenda Provinsi Jawa Timur tersebut merupakan inovasi pengembangan dari layanan Payment Point Online Banking PPOB yang sudah berjalan. 

Tujuannya, memberikan kemudahan pelayanan kepada warga pesantren dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor (PKB). 

Baca juga: Gubernur Khofifah Resmikan Dermaga Movable Bridge IV, Layani Long Distance Ferry Ketapang-Lembar

Selain itu, mendukung pengembangan usaha-usaha yang dimiliki Koperasi Pondok Pesantren (KOPONTREN) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis ponpes maupun warga di sekitar ponpes. 

"Layanan ini merupakan inovasi layanan sebagai bagian dari program One Pesantren One Product (OPOP) yang diinisiasi pondok pesantren bekerja sama dengan Samsat dan Bank Jatim. Semoga layanan berbasis pesantren semakin dekat, murah dan efektif sehingga membawa kemanfaatan besar bagi masyarakat sekitar," tuturnya. 

Samsat OPOP berbasis pesantren sendiri, kata Gubernur Khofifah, pernah dilakukan uji coba di empat titik dan sempat melihat proses yang berjalan di Nganjuk

Yang kemudian dikoordinasikan kemungkinan adanya pengembangan karena jangkauan wilayah di Jawa Timur luas sekali. Memang dibutuhkan kecepatan layanan, kedekatan layanan sehingga semua bisa memudahkan. 

"Saya rasa format-format yang makin memudahkan dan mempercepat semua layanan akan terus kita maksimalkan dan kita juga bisa melihat format yang sudah dilakukan ini cashless. Misalnya sedang bertugas di daerah mana bahkan di negara mana juga bisa dilakukan. Jadi transformasi digital di lingkungan bapenda insyaallah sudah berjalan cukup advance," tuturnya. 

Dalam penerapannya, Gubernur Khofifah menuturkan, wajib pajak akan mendapatkan SMS bukti pembayaran yang di dalamnya terdapat link e-TBPKP (Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran) berbasis QR Code yang dapat dicetak secara mandiri dan sebagai bukti pembayaran yang sah tanpa harus datang ke Kantor Bersama Samsat. 

Hingga saat ini, di Jawa Timur terdapat lebih dari 6.000 pondok pesantren. Gubernur Khofifah pun berharap, Inovasi Samsat OPOP dapat dikembangkan di pondok-pondok pesantren yang tersebar di seluruh Jawa Timur. 

"Dengan demikian, keberadaannya dapat memberikan kontribusi dengan meningkatkan pendapatan dari usaha-usaha pondok pesantren yang sudah ada," pungkas Gubernur Khofifah yang juga menjabat sebagai Ketua PP Muslimat Nahdlatul Ulama tersebut. 

Berdasarkan data Bapeda Provinsi Jatim, bahwa per 29 Oktober 2021, realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola Bapenda Provinsi Jawa Timur telah tercapai sebesar Rp 11,6 triliun atau 88,19 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 13,1 triliun. 

Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved