Breaking News:

Berita Jatim

Tahapan Dilakukan, DPRD Jatim Mulai Bahas Raperda Pengelolaan Sampah Regional

DPRD Jatim saat ini telah memulai tahapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah regional. Raperda ini merupakan inisiatif

Penulis: Yusron Naufal Putra | Editor: Januar
TribunJatim.com/ Yusron Naufal Putra
Rapat Paripurna DPRD Jatim tentang nota penjelasan Komisi D terhadap Raperda pengelolaan sampah regional belum lama ini. 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - DPRD Jatim saat ini telah memulai tahapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah regional. Raperda ini merupakan inisiatif dewan yang telah ada sejak beberapa waktu lalu. 

Anggota Komisi D DPRD Jatim Masduki mengatakan, tujuan raperda ini adalah dalam rangka mengatasi masalah sampah regional di Jawa Timur. Sebenarnya, beberapa tahun lalu telah ditetapkan Perda nomor 4 tahun 2010 tentang pengelolaan sampah regional. 

"Komisi D DPRD Jatim dalam perkembangannya Perda tersebut memiliki banyak kekurangan secara yuridis, sehingga tidak dapat secara maksimal untuk dijadikan dasar hukum dalam pengaturan pengelolaan sampah regional Jawa Timur," ungkap Masduki dikutip Senin, (22/11/2021). 

Baca juga: 10 Terduga Pelaku Pelecehan dan Penganiayaan Pelajar SD di Kota Malang Diamankan Polisi

Dalam rapat paripurna beberapa hari lalu, pimpinan Komisi D telah menyampaikan nota penjelasan. Berbagai hal disampaikan dalam rapat paripurna yang juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak. 

Menurut Masduki, payung hukum perda yang sudah ada itu sudah tidak pas untuk dijadikan pedoman untuk pengelolaan sampah regional. 

"Berdasarkan revisi tersebut, maka Komisi D memutuskan melakukan pencabutan atas Perda nomor 4 tahun 2010 dan menggantinya dengan peraturan daerah yang baru," terangnya. 

Dijelaskan Masduki, dalam pengelolaan sampah yang masih menjadi persoalan diantaranya adalah keterbatasan lahan di perkotaan. Termasuk keterbatasan biaya operasional dan material. 

"Berbagai permasalahan itu, tidak diatur dalam perda nomor 4 tahun 2010, sehingga terdapat urgenitas yuridis untuk segera dilakukan revisi," ucapnya. 

Sebab itu, untuk mengatasi kebutuhan dan perkembangan hukum dalam pengelolaan sampah regional, Komisi D telah melakukan kajian naskah akademik. 

Diantara pokok pikiran, lanjutnya, terkait pengelolaan sampah yaitu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah. 

Kumpulan berita Jatim terkini

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved