CPNS 2022 Ditiadakan karena Pekerjaan PNS Diganti dengan Robot? Begini Penjelasan Menpan RB dan BKN

TRIBUNJATIM.COM - Beberapa pekerjaan dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan digantikan robot atau mesin digital.

Lantas apakah hal tersebut menandakan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS Tahun 2022 ditiadakan ?

Berikut penjelasan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi ( Menpan RB ) Tjahjo Kumolo terkait pengadaan seleksi CPNS 2022.

Sebelumnya Pemerintah berencana, beberapa pekerjaan PNS diganti dengan robot atau sistem digital.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PAN Guspardi Gaus mengatakan, hal itu semestinya juga menjadi dorongan agar generasi milenial agar tidak lagi menganggap PNS sebagai pekerjaan ideal.

"Pemerintah harus mendorong bagaimana inovasi melakukan kerja produktif bagi generasi milenial. Mindset-nya harus berubah, PNS bukan lagi ladang pekerjaan menjanjikan," ujarnya melalui pesan singkat kepada Tribunnews, Senin (29/11/2021).

Baca juga: VIRAL TERPOPULER: Penyebab Peserta SKB Tak Lolos CPNS 2021 - Viral Pasutri ke Paris Naik Motor Bebek

Baca juga: Bagaimana Penilaian Akhir Hasil CPNS 2021? Ini Penentuan Kelulusan Bagi Peserta yang Nilainya Sama

Menurut Guspardi, pola berpikir milenial mesti lebih ke arah membangun wirausaha dengan segala inovasi agar mendapatkan penghasilan lebih besar.

"Kalau melakukan pekerjaan inovatif akan mendapatkan pendapatan. Pemerintah beri nuansa dan inovasi berwirausaha," kata dia.

Selain itu, juga pemerintah dinilainya mesti buka lapangan pekerjaan seluas-luasnya, serta memberikan proyeksi kebutuhan PNS tidak banyak lagi ke depan.

"Pemerintah buka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, selain dari PNS. Pemerintah juga harus berani menyatakan jumlah PNS yang diperlukan dalam jangka waktu tertentu, sehingga para sarjana tidak menatap PNS sebagai ladang pekerjaan," pungkasnya.

Robot Diminta Harus Bisa Melayani dengan Sempurna

Pemerintah berencana untuk mengganti beberapa pekerjaan dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan sistem digital atau robot.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PAN Guspardi Gaus mengatakan, tujuan kebijakan itu tentunya harus berdampak lebih besar dalam memberikan pelayanan ke masyarakat.

Baca juga: Tata Tertib Peserta Pelaksanaan SKB CPNS Kemenag 2021, Berikut Skema Pelaksanaan SKB Berbasis Daring

"Beri pelayanan sempurna, bukan sebaliknya memperlambat, menyusahkan masyarakat. Jika tidak, apa gunanya ganti PNS dengan digital atau robot," ujarnya melalui pesan singkat kepada Tribunnews, Senin (29/11/2021).

Menurut Guspardi, tujuan digitalisasi birokrasi sebenarnya telah dilakukan di berbagai negara dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas.