Minyak Goreng Satu Harga di Lamongan Menghilang, DPRD Langsung Gelar RDP, Minta Ada Operasi Pasar

Laporan wartawan Tribun Jatim Network, Hanif Manshuri

TRIBUNJATIM.COM, LAMONGAN - Komisi B DPRD Kabupaten Lamongan meminta Pemkab Lamongan melalui OPD segera mengambil langkah untuk menstabilkan stok minyak goreng di pasaran.

Para wakil rakyat ini mendapati kenyataan adanya kelangkaan stok minyak goreng di sejumlah pasar.

Mendapati itu, Komisi B DPRD bergerak mengundang instansi terkait untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang rapat Banggar, bersamaan ketika ada massa petambak demo.

"Sudah, sudah. Kita sudah RDP dengan OPD terkait pada Rabu (2/2/2022) kemarin," kata Sekretaris Komisi B DPRD Lamongan, Anshori kepada Surya.co.id (Tribunjatim Network), Kamis (3/2/2022).

Dalam RDP terungkap bahwa stok minyak bersubsidi di Kabupaten Lamongan saat ini langka, sementara stok gula pasir dan masih bisa bertahan sampai 3 bulan ke depan.

Baca juga: Stok Minyak Goreng Curah di Blitar Kosong Setelah Kebijakan Harga Turun Jadi Rp 11.500 per Liter

Dalam RDP, kata Anshori, ditemukan fakta bahwa minyak goreng subsidi, saat ini di distributor dan di Bulog Lamongan kosong.

Bukti ini tentu akan sangat berdampak terhadap perekonomian masyarakat. Karena harga pasti tinggi. " Harus ada langkah cepat dari Pemkab," tandasnya.

Menyikapi kondisi tersebut, DPRD Lamongan mendesak agar Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan sidak dengan aparat penegak hukum, guna memastikan ada atau tidak adanya dugaan penimbunan minyak goreng.

Selain itu juga meminta dinas terkait dan distributor melakukan koordinasi untuk mempercepat pengiriman dan menambah kuota minyak goreng untuk wilayah Kabupaten Lamongan.

"Kami meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk melakukan operasi pasar, dengan menyediakan minyak goreng dan gula secepatnya," katanya.

Dan kalau bisa bulan ini bisa terlaksana, untuk mengurangi beban masyarakat Pihaknya juga mengingatkan kepada Bulog agar kelangkaan stok minyak goreng tidak terjadi lagi di tahun depan dan segera mengajukan pengadaan minyak goreng.

Senada dengan itu, anggota Komisi B DPRD Lamongan dari Fraksi PDI Perjuangan, Ning Darwati mengingatkan agar para distributor tidak main-main apalagi sampai berani menimbun minyak goreng dan gula.

"Kami mengingatkan, pada distributor untuk tidak bermain-main menimbun minyak goreng dan gula," tandasnya.

Dua komoditi itu menyangkut hajat hidup orang banyak sebagai kebutuhan harian. Apalagi sampai muncul harganya tinggi.
Pihaknya memastikan akan melakukan sidak ke distributor secara acak, baik waktu maupun harinya.