Tak Puas Jawaban Ketua DPRD, Mahasiswa di Tuban Terlibat Saling Dorong dengan Petugas hingga Jatuh

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Mochamad Sudarsono

TRIBUNJATIM.COM, TUBAN - Aksi saling dorong terjadi saat aliansi mahasiswa Tuban berusaha merangsek ke Gedung DPRD, Kamis (14/4/2022), siang. 

Puluhan mahasiswa dari GMNI, HMI, LMND dan IMM berunjuk rasa menyikapi kondisi politik pemerintahan saat ini. 

Mereka menyampaikan 8 tuntutan, di antaranya menolak perpanjangan presiden tiga periode. 

Saat aksi berlangsung, mereka ditemui Ketua DPRD, Miyadi. 

"Saya mengapresiasi aksi mahasiswa menyikapi isu nasional," ujarnya di hadapan mahasiswa. 

Baca juga: BREAKING NEWS - Mahasiswa di Surabaya Gelar Demonstrasi di Depan Gedung DPRD Jawa Timur

Pria yang juga sebagai Ketua DPC PKB Tuban itu menjelaskan, akan mengawal tuntutan para mahasiswa hingga ke Presiden maupun DPR RI. 

Ia meminta agar tidak terjadi aksi anarkis, mengingat masih dalam suasana bulan suci Ramadan. 

"Aspirasi akan kami kawal, untuk kita sampaikan ke Presiden maupun DPR RI," ucap Miyadi bergegas meninggalkan lokasi untuk menghadiri safari Ramadan. 

Mahasiswa yang tak puas jawaban Ketua DPRD, berusaha masuk ke gedung perwakilan rakyat untuk audiensi. 

Namun upaya mahasiswa sempat terhalang oleh aparat yang berjaga, aksi saling dorong pun tak terelakkan hingga diketahui terdapat dua mahasiswa yang jatuh. 

Baca juga: Demonstrasi Mahasiswa di Tulungagung Menghangat, HMI Terobos Kawat Berduri, Aliansi BEM Bakar Ban

"Kita meminta apa yang menjadi kesepakatan para mahasiswa ini bisa ditindaklanjuti oleh DPRD, kita menunggu tanda tangan Ketua DPRD sekalipun setelah safari Ramadan," ungkap Ketua DPC GMNI Tuban, Daman Huri saat audiensi. 

Sementara itu, perwakilan Sekretariat DPRD Tuban, Himawan Zaldi menyatakan, mohon maaf tadi Ketua DPRD menemui tidak lama karena waktunya memang singkat dan ada kegiatan safari Ramadan. 

Oleh karena itu, ia menyampaikan terimakasih dan akan menindaklanjuti surat mahasiswa dengan memintakan tanda tangan Ketua DPRD. 

"Kita akan sampaikan tuntutan ini ke Ketua DPRD, terkait tanda tangan akan kita informasikan lebih lanjut," ungkapnya.

Baca juga: Pelajar di Surabaya Diminta Tak Ikut Demo Mahasiswa pada 14 April, Eri Cahyadi: Mending Sekolah Saja

Adapun 8 tuntunan aksi mahasiswa sebagai berikut :

1. Mendesak pemerintah dalam hal ini menteri perdagangan untuk mengembalikan
harga eceran tertinggi berdasarkan kemampuan beli masyarakat, serta mengawasi dan menindak tegas penimbun minyak goreng dari hulu hingga hilir.

2. Mendesak presiden dan DPR untuk menghentikan proyek pembangunan IKN dengan mengeluarkan undang-undang penundaan pembangunan Ibu Kota Negara dan mencabut undang-undang nomor 3 tahun 2022 tentang ibu kota negara.

3. Mendesak segera menghapuskan wacana penambahan periodisasi atau penundaan
pemilu, karena dengan alasan melanggar konstitusi yang ada sehingga bisa
memberikan kecacatan dalam penerapan demokrasi di negeri ini. 

4. Segera kembalikan haluan pengelolaan Negara ini sesuai amanat Undang-Undang
pasal 33 dengan konsekuen, dimana sumber daya alam yang terkandung di Indonesia
digunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia bukan dinikmati segelintir orang atau oligarki.

5. Menolak kenaikan BBM dan pemerintah menstabilkan harga bahan pokok.

6. Menolak Kenaikan PPN yang sebelumnya 10 persen menjadi 11 persen

7. Menindak dengan tegas pelaku kecurangan yang menggunakan BBM subsidi tidak pada mestinya.

8. Mengusut tuntas mafia minyak goreng.