Sulawesi Utara
Selamat Datang di Superhub PDIP Jatim

Berita Surabaya

Peringatan Keras Wali Kota Eri Cahyadi ke Pejabatnya, Tak Penuhi Indikator Kinerja, Diminta Mundur

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengingatkan seluruh kepala dinas di lingkungan Pemkot untuk mewujudkan indikator kinerja Perangkat Daerah (PD).

Penulis: Bobby Constantine Koloway | Editor: Januar
TribunJatim.com/ Bobby Constantine Koloway
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberikan pengarahan kepada bawahannya, Minggu (15/5/2022) 

Laporan wartawan Tribun Jatim Network, Bobby Constantine Koloway

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengingatkan seluruh kepala dinas di lingkungan Pemkot untuk mewujudkan indikator kinerja Perangkat Daerah (PD).

Satu di antaranya, soal penurunan angka Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) atau warga kurang mampu di Surabaya.

Untuk diketahui, jumlah MBR di Surabaya di awal 2022 mencapai 979,624 jiwa. Pemkot menargetkan jumlah ini berkurang menjadi 300 ribu jiwa pada akhir tahun.

Cak Eri mengingatkan, indikator keberhasilan kinerja Kepala PD, Camat, dan Lurah telah disepakati melalui kontrak kinerja. Capaian output dan outcome program akan dievaluasi secara berkala.

Baca juga: Baru Keluar Penjara, Warga Batangsaren Tulungagung Ini Kembali Ditangkap Karena Edarkan Sabu-sabu

“Melalui kontrak kinerja, para Kepala Dinas harus mempertanggungjawabkan program yang sudah dibuat. Setiap tiga bulan sekali, saya akan melakukan evaluasi," kata Cak Eri, Minggu (15/5/2022).

Indikator ini bukan semata instruksi pihaknya, namun juga berdasarkan kepuasan masyarakat. "Sebab, saya bertanggung jawab menggerakkan PD untuk kepentingan masyarakat Kota Surabaya,” katanya.

Ada tiga poin yang menjadi penilaian pihaknya secara umum dalam evaluasi kali ini. Seluruhnya, bertujuan untuk pengentasan kemiskinan di Surabaya.

Pertama, para Kepala Dinas, Camat, dan Lurah harus bersinergi mempercepat penggunaan aset milik Pemkot Surabaya menjadi lapangan pekerjaan bagi MBR. Bisa untuk kepentingan pertanian, peternakan, hingga kegiatan ekonomi masyarakat lainnya.

Misalnya, aset Bekas Tanah Kas Desa (BTKD) yang tersebar di beberapa kawasan. "Asetnya bisa digunakan, orangnya kita dampingi, dan modalnya, seperti benih dan pupuk, kita bantu," katanya.

Kemudian, melakukan pemetaan kemampuan dan usia kerja terhadap 350 ribu KK yang masuk dalam kategori MBR. Pemetaan ini penting untuk menentukan mekanisme intervensi yang diberikan.

“Para Lurah lakukan pengecekan terdapat MBR dengan melibatkan RT/RW dan Kader Surabaya Hebat. Petakan dan buat kelompok MBR untuk mengerjakan tambak, pertanian, dan lainnya,” katanya.

Kedua, ia meminta percepatan penyelesaian penyusunan Kader Surabaya Hebat. Camat dan Lurah akan membimbing Kader Surabaya Hebat sehingga berkontribusi dalam membantu melakukan pendataan MBR.

Ketiga, ia meminta kepada seluruh Camat, Lurah, dan RT/RW untuk menempelkan nomor telepon atau narahubung di setiap Balai RW. Ini untuk mempercepat pelayanan publik kepada masyarakat.

“Setiap RW sudah memiliki ASN pendamping dari kecamatan maupun kelurahan setempat. Dia bertanggung jawab mengenai pelayanan di daerah tersebut,” ujarnya.

Sumber: Tribun Jatim
Halaman 1 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved