HJKS ke-729, Begini Tanggapan Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti, AH Thony hingga Laila Mufidah

Politiis Gerindra ini memberikan gambaran terkait data masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang belum maksimal. Kalau sudah by system, warga tidak perlu lagi berdebat, memprotes karena dirinya memang tidak MBR.

Menurut AH Thony, kota ini sudah maju. Mestinya tidak kesulitan menetapkan warga MBR. Sebab by system sudah terlacak dan akurat. Tidak bisa lagi terbantahkan. Bukan menjadi bahan gunjingan warga yang lain saat pemkot menyalurkan bantuan kepada MBR.

"Kami mendorong agar data MBR tidak lagi ada masalah, karena sudah dengan sistem digital. Database warga harus lebih akurat, karena terkait dengan program bantuan pemkot," katanya.

Begitu juga layanan apapun terkait kebutuhan masyarakat, semua warga harus mudah mendapat layanan pemkot. Layanan mendasar terkait administrasi kependudukan tidak perlu memakan waktu beberapa hari. Begitu juga layanan lainnya, harus mudah dan tidak berbelit-belit. 

Wakil Ketua DPRD Laila Mufidah: Ajak Pejabat Peka Terhadap Warga 

Kota Surabaya sudah memberikan perhatian lebih pada warganya. Bahkan banyak program Pemkot Surabaya juga bermuara untuk menambah kesejahteraan warganya. UMKM di kota ini bahkan mendapat tempat yang istimewa. 

Kebijakan anggaran dengan menetapkan 40 persen total belanja barang dan jasa untuk kemajuan UMKM Surabaya. Nilainya sekitar Rp 2 triliun. Hasilnya nyata untuk kesejahteraan warga.

Yang riil lagi adalah kesejahtetaan RT hingga modin kini sudah mendapat tambahan insentif. Bahkan kader Surabaya Hebat di dalamnya ada kader Posyandu dan Bunda PAUD juga mendapat insentif. Begitu juga guru ngaji hingga modin.

Artinya, kota ini terus berusaha untuk memberikan kesejahteraan warganya. Begitu juga warga Surabaya yang perlu mendapat intervensi program dari Pemkot Surabaya harus tercover. Warga dengan status masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) harus mendapat prioritas. 

Terutama kebutuhan mendasar akan makan dan papan atau rumah. Begitu juga hak mereka akan layanan pendidikan dan kesehatan harus sudah tercover dan dipenuhi haknya oleh pemkot.

"Kita ingin program intervensi dari Pemkot Surabaya tepat sasaran. Yang mestinya berhak mendapatkan rehabilitasi rumah, jangan beralih ke warga lain," kata Wakil Ketua DPRD Surabaya, Laila Mufidah. 

Politisi PKB ini mengajak semua bahu-membahu membangun kota. Terutama memberikan perhatian lebih pada warga yang membutuhkan. Dia mengajak pejabat mulai tingkat RT, RW bersama lurah dan camat terus turun dan lebih peka terhadap kondisi warganya.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

Kumpulan berita seputar Surabaya