HJKS ke-729, Begini Tanggapan Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti, AH Thony hingga Laila Mufidah

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Nuraini Faiq

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Wakil Ketua DPRD Surabaya, Reni Astuti terus mendukung semangat Kota Pahlawan untuk bangkit dari pandemi Covid-19. Momentum bangkit mengejar cita-cita kota itu ada di Hari Jadi Kota Surabaya ke-729 (HJKS ke-729), Selasa (31/5/2022).

Menurutnya, ada tiga aspek utama menatap masa depan kota ini. Yakni kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, dan memperkuat daya saing daerah. Kesejahteraan warga sangat bertalian dengan layanan pendidikan dan kesehatan.

"Penekanannya pada pendidikan usia anak hingga remaja. Jumlahnya sekitar 17.000. Potensi SDM ini harus dikelola dengan baik," kata Reni Astuti.

Pendidikan gratis, pendidikan murah, layanan kesehatan dengan BPJS berperan penting. Pemkot Surabaya harus memberikan ruang berekspresi bagi remaja. Mulai taman hingga lapangan olahraga.

"Mereka harus disupport sarana prasarana yang representatif," kata Reni Astuti.

Politisi PKS ini mendorong agar pelayanan publik semakin baik. Semua persoalan selesai di tingkat RW. Progres saat ini sudah baik.

"Daya saing kita sudah terlihat. Pertumbuhan ekonomi Surabaya meningkat," kata Reni Astuti.

Reni Astuti mengatakan, keunggulan kota ini aman dan menghargai keberagamaan. Semua akan bersama membangun Surabaya hebat. Namun kemacetan menjadi masalah bersama, dan transportasi massal adalah solusi. 

Kemudian peningkatan potensi wisata. Potensi Jembatan Suroboyo, mangrove, taman kota, belum ada hal yang menarik agar orang di sana untuk berlama-lama. 

Surabaya hebat harus dibangun tidak satu kelompok atau elemen. Tapi semua potensi kota, mulai pendidikan kampus, masyarakat, badan usaha swasta, media, dewan, parpol, semua stakeholder harus ikut memajukan kota.

Wakil Ketua DPRD AH Thony:  Layanan Yang Memudahkan 

Wakil Ketua DPRD Surabaya, AH Thony melihat momentum kebangkitan Kota Surabaya dalam usianya yang menginjak ke-729 tahun. Surabaya sukses melalui badai pandemi Covid-19 dan kini bangkit bahkan melompat.

Namun yang perlu ditekankan adalah kota besar ini menjadi tumpuan dan harapan layanan bagi semua warganya. Kota ini sudah saatnya merealisasikan Smart City yang sesungguhnya. Buka lagi tagline dan slogan, namun harus memberikan layanan termudah bagi semua warga.

Semua jenis layanan by online dan berbasis digital.

Politiis Gerindra ini memberikan gambaran terkait data masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang belum maksimal. Kalau sudah by system, warga tidak perlu lagi berdebat, memprotes karena dirinya memang tidak MBR.

Menurut AH Thony, kota ini sudah maju. Mestinya tidak kesulitan menetapkan warga MBR. Sebab by system sudah terlacak dan akurat. Tidak bisa lagi terbantahkan. Bukan menjadi bahan gunjingan warga yang lain saat pemkot menyalurkan bantuan kepada MBR.

"Kami mendorong agar data MBR tidak lagi ada masalah, karena sudah dengan sistem digital. Database warga harus lebih akurat, karena terkait dengan program bantuan pemkot," katanya.

Begitu juga layanan apapun terkait kebutuhan masyarakat, semua warga harus mudah mendapat layanan pemkot. Layanan mendasar terkait administrasi kependudukan tidak perlu memakan waktu beberapa hari. Begitu juga layanan lainnya, harus mudah dan tidak berbelit-belit. 

Wakil Ketua DPRD Laila Mufidah: Ajak Pejabat Peka Terhadap Warga 

Kota Surabaya sudah memberikan perhatian lebih pada warganya. Bahkan banyak program Pemkot Surabaya juga bermuara untuk menambah kesejahteraan warganya. UMKM di kota ini bahkan mendapat tempat yang istimewa. 

Kebijakan anggaran dengan menetapkan 40 persen total belanja barang dan jasa untuk kemajuan UMKM Surabaya. Nilainya sekitar Rp 2 triliun. Hasilnya nyata untuk kesejahteraan warga.

Yang riil lagi adalah kesejahtetaan RT hingga modin kini sudah mendapat tambahan insentif. Bahkan kader Surabaya Hebat di dalamnya ada kader Posyandu dan Bunda PAUD juga mendapat insentif. Begitu juga guru ngaji hingga modin.

Artinya, kota ini terus berusaha untuk memberikan kesejahteraan warganya. Begitu juga warga Surabaya yang perlu mendapat intervensi program dari Pemkot Surabaya harus tercover. Warga dengan status masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) harus mendapat prioritas. 

Terutama kebutuhan mendasar akan makan dan papan atau rumah. Begitu juga hak mereka akan layanan pendidikan dan kesehatan harus sudah tercover dan dipenuhi haknya oleh pemkot.

"Kita ingin program intervensi dari Pemkot Surabaya tepat sasaran. Yang mestinya berhak mendapatkan rehabilitasi rumah, jangan beralih ke warga lain," kata Wakil Ketua DPRD Surabaya, Laila Mufidah. 

Politisi PKB ini mengajak semua bahu-membahu membangun kota. Terutama memberikan perhatian lebih pada warga yang membutuhkan. Dia mengajak pejabat mulai tingkat RT, RW bersama lurah dan camat terus turun dan lebih peka terhadap kondisi warganya.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

Kumpulan berita seputar Surabaya