Berita Jatim

Komite III DPD RI Apresiasi Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Jombang: Negara Sudah Hadir

Kasus kekerasan seksual di Jombang menjadi perhatian masyarakat Indonesia beberapa waktu lalu.

Editor: Januar
Istimewa/ TribunJatim.com
Ketua Komite III DPD RI, Sylviana Murni didampingi Wakil Ketua Komite III, Dedi Iskandar Batubara menggelar hearing terkait kasus kekerasan seksual Jombang di kantor Gubernur Jawa Timur. 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Jawa Timur khususnya, Kabupaten Jombang dalam sepekan ini menjadi pusat pemberitaan media.

Bukan karena prestasinya tetapi karena peristiwa yang mencoreng pendidikan dan kehidupan pesantren, yakni dugaan kasus kekerasan seksual (pencabulan) yang menimpa santriwati di Pondok Pesantren (ponpes) Majma’al Bahrain Shiddiqiyyah, yang dilakukan oleh MSAT atau Mas Bechi putra dari pemilik dan pengasuh Pesantren Shiddiqiyah serta pengelola sejumlah usaha pesantren.

Kasus Jombang ini menjadi perhatian publik secara luas, sehingga menjadi isu nasional. Bahkan Komite III DPD RI sampai turun langsung ke Jawa Timur untuk melihat kasus ini lebih dekat. Dalam kunker di Jawa Timur rombongan Komite III DPD RI yang dipimpin Sylviana Murni menerima masukan dan informasi dari stakeholder terkait.

"Saya sudah bertemu sejumlah pihak dan mendengarkan informasi dari sumber-sumber terpercaya. Saya apresiasi terhadap penanganan kasus di Jombang ini. Saya melihat negara sudah hadir dalam kasus ini," tegas Ketua Komite III DPD RI, Sylviana Murni usai hearing di ruang Brawijaya, kantor Gubernur Jawa Timur, Rabu (13/07/2022).

Baca juga: Nasib Ponpes Shiddiqiyah Pasca Mas Bechi Tersangka Pencabulan Jombang Dicokok, Banyak Santri Mundur

Mantan Wali Kota Jakarta Pusat ini mengungkapkan, pihaknya mengapresiasi langkah Kajati Jatim Mia Amiati yang langsung memimpin proses penuntutan di pengadilan. Ini bentuk keseriusan dan keberpihakan kepada korban.

Sylvi mengungkapkan dalam kasus kekerasan seksual, perempuan cenderung menjadi korban. Karena itu, kepastian dan keberpihakan kepada korban perlu ditunjukkan oleh negara.

"Trauma healing juga perlu diberikan kepada santri korban kekerasan seksual. Saya dapat informasi itu sudah dilakukan. Saya kira karena Gubernurnya perempuan, Bupatinya perempuan, dan Kajatinya perempuan, sehingga lebih peka dalam masalah ini," ujar mantan None Jakarta ini.

Senator perwakilan dari Provinsi DKI Jakarta tersebut, berharap publik tidak menjeneralisir kasus Jombang ini. Menurutnya, pondok pesantren adalah lembaga pendidikan terpercaya yang membentuk sumber daya manusia yang berilmu dan berakhlak.

Mantan Calon Wakil Gubernur di Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 itu menambahkan, Komite III DPD RI juga mengapresiasi langkah Kementerian Agama yang membatalkan pencabutan izin operasional pesantren Shiddiqiyyah. Menurutnya kasus Jombang ini bukan dilakukan oleh lembaga tapi oknum yang ada di lembaga tersebut.

"Kami sepakat dengan keputusan pembatalan izin operasional pesantren, karena santri tidak boleh putus pendidikan. Prioritas kami, wajib belajar harus terus berjalan," pungkasnya.

Dalam hearing Komite III DPD RI di Jawa Timur, Sylviana Murni didampingi Wakil Ketua Komite III DPD RI, Dedi Iskandar Batubara. Hadir pula Wakajati FIRDAUS, SH, MH, Aspidum Kejati, Sofyan SH, MH, Dirkrimum Polda jatim Kombespol Totok Suharyanto, Kadis P3 Ak Prov Jatim Dra. Restu Novi Widiani, MM yang juga Plh. Kadis Sosial Prov Jatim, dan Kabid Pontren Kemenag Jatim, Muhammad As'adul Anam.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved