Curhatan MKKS SMP Swasta soal Kekurangan Siswa: Kami di Swasta Dapat Siswa dari Mana?

Laporan wartawan Tribun Jatim Network, Sylvianita Widyawati

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) SMP Swasta Kota Malang ingin sambat atau mengadu ke Komisi D DPRD Kota Malang. Menurut Rudianto, Sekretaris MKKS SMP Swasta Kota Malang sudah mengirim surat untuk melakukan pertemuan.

"Kami masih menunggu konfirmasi waktu dari DPRD," jelas dia pada Tribun Jatim Network, Selasa (2/8/2022). Tujuan pertemuan itu adalah ingiib curhat. "Sebenarnya ingin curhat yang tentunya berkaitan dengan keberlangsungan SMP/MTs Swasta Kota Malang kedepannya," kata Kepala SMP Sriwedari ini.

Sebelum ini sebenarnya MKKS sudah pernah hearing dengan anggota DPRD, Kadis Dikbud, DPKM (Dewan Pendidikan Kota Malang) di Dikbud Kota Malang. Namun waktu itu hanya dengan MKKS SMP Swasta. Namun dengan Komisi D, ada beberapa agenda.

Baca juga: Merespons Carut-marutnya PPDB SMP di Kota Batu, Komisi C Usul Persyaratan Dokumen Domisili Dihapus

Antara lain meminta perhatian juga oleh Komisi Dterhadap perkembangan SMP/MTs Swasta Kota Malang karena sama-sama berjuang dalam mencerdaskan dan membentuk karakter anak bangsa, khususnya masyarakat Kota Malang.

Serta soal adanya P3K dari SMP/MTs Swasta ke SMP Negeri menjadi menjadi pukulan sendiri. Sebab SDM yang sudah dibina dan dibentuk di swasta, akhirnya meninggalkan sekolah. "Tidak mudah mencari pengganti yang dapat mengayomi dan menghidupi sekolah swasta.

Sebagaimana diberitakan di suryamalang.com, guru-guru P3K ditempatkan di sekolah negeri. Mereka telah mendapat SK penugasan di sekolah negeri. Sehingga dari sisi pendapatan lebih besar. Selain itu akan menyampaikan dampak tiga pendirian SMP Negeri pada sekolah swasta. Sehingga berharap tidak ada SMP negeri baru.

"Kami juga mohon dengan sangat agar dalam penentuan pagu dan rombel SMP Negeri ada kajian jumlah lulusan SD/MI. Sebag setiap tahun bervariatif," kata dia. Maka perlu ada pengawalan ketat terhadap pemenuhannya. Harapannya, SMP Negeri tidak memaksakan pemenuhan pagu dan rombel maksimal.

Sehingga masih ada harapan sekolah swasta karena masih ada sisa siswa yang tidak masuk ke SMP Negeri. "Jika dalam suatu wilayah ada sekolah swasta dikelilingi oleh SMP Negeri, sedang jumlah SD/MI dan lulusannnya sedikit. Maka lulusannya akan semua dapat masuk ke SMP Negeri.

"Maka habis sudah siswanya dengan berbagai jalur PPDB masuk SMPN. Ada zonasi, afirmasi dan prestasi. Kami yang di swasta akan dapat siswa dari mana?" tanyanya. Pasca MPLS (Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah), masih banyak SMP swasta di Kota Malang tak terpenuhi pagunya. Kondisi ini tak terjadi pada tahun ini saja.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com