Berita Kota Batu

Merespons Carut-marutnya PPDB SMP di Kota Batu, Komisi C Usul Persyaratan Dokumen Domisili Dihapus

Merespons carut-marutnya PPDB SMP di Kota Batu, Komisi C DPRD mengusulkan persyaratan dokumen domisili dihapus: Banyak rekayasa.

Penulis: Benni Indo | Editor: Dwi Prastika
Tribun Jatim Network/Benni Indo
Komisi C DPRD Kota Batu mengusulkan persyaratan dokumen domisili untuk pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingat SMP dihapus. Hal itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat antara Komisi C dengan Dinas Pendidikan Kota Batu, Rabu (20/7/2022). 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Benni Indo

TRIBUNJATIM.COM, BATU - Komisi C DPRD Kota Batu mengusulkan persyaratan dokumen domisili untuk pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingat SMP dihapus. Hal itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat antara Komisi C dengan Dinas Pendidikan Kota Batu, Rabu (20/7/2022).

Rapat dengar pendapat tersebut diselenggarakan merespons carut-marutnya PPDB di SMP 1 Batu beberapa waktu lalu.

Ketua Komisi C DPRD Kota Batu, Khamim Tohari mengatakan, banyak potensi manipulasi data dalam persyaratan dokumen domisili. Hal itu mengakibatkan munculnya konflik.

"Kami mengundang kepala dinas dan para kepala sekolah tingkat SMP di Kota Batu hari ini. Intinya kami ingin mengurai masalah yang ada. Ke depannya, kami berusaha memberikan solusi yang terbaik yakni agar menggunakan dokumen KK. Banyak rekayasa dalam persyaratan domisili," ujar Khamim Tohari, Rabu (20/7/2022). 

Baca juga: Muncul Isu Kecurangan PPDB SMP di Kota Batu, Wali Murid Sebut Anaknya Stres Terdepak dan Tak Lolos

Meskipun persyaratan dokumen KK menjadi yang utama, namun masih tetap ada opsi persyaratan domisili. Dewan mengusulkan agar persyaratan domisili diperuntukkan kepada calon pendaftar yang sangat membutuhkan, misal korban bencana alam. Di luar hal tersebut, tidak diperkenankan persyaratan domisili.

Selain mendorong agar dokumen KK menjadi patokan utama, dewan juga mendorong dinas aktif melakukan sosialisasi. Sosialisasi harus dimasifkan kepada para kepala sekolah tingkat SD maupun masyarakat, terutama orang tua yang akan mendaftarkan anaknya.

Dari hasil dengar pendapat tersebut, Khamim mendengar informasi adanya penentuan titik yang tidak tepat dalam peta. Hal itu terjadi ditengarai karena kurangnya sosialisasi. Di sisi lain, dinas mengatakan masih banyak orang tua yang gagap teknologi di Kota Batu.

"Perlu juga dipahami oleh masyarakat bahwa sistem zonasi itu tidak sekadar jarak, namun juga ada kuota di dalamnya. Jadi, desa-desa yang jauh juga mendapatkan kuota pelajar. Ini untuk mendorong keadilan agar anak-anak dari desa terjauh bisa sekolah di negeri. Maka dari itu, perlu sosialisasi yang komprehensif," tegas politis PDI Perjuangan ini.

Kepala Dinas Pendidikan, Eny Rachyuningsih tidak banyak menjelaskan di dalam forum. Bawahannyalah yang banyak memberikan keterangan. Salah satunya Kepala Sekolah SMP 1 Batu, Tatik Ismiati.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved