Kunjungi Banyuwangi, Menteri Bahlil Lahadalia Jalin Kerja Sama dengan Pengusaha Disabilitas

"Keberadaan NIB sangat membantu, karena bisa memudahkan pelaku UMKM untuk mengakses berbagai program dari pemerintah," kata Ipuk Fiestiandani. 

Itulah yang membuat Banyuwangi terus mendorong pelaku UMKM untuk mengurus NIB, agar memiliki legalitas. Saat Bupati Ipuk ngantor di desa dalam program Bunga Desa (Bupati Ngantor di Desa), selalu terdapat stan pengurusan NIB. 

Tidak hanya itu, Banyuwangi juga menggeber pemberian sertifikat izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). Sertifikat ini diberikan sebagai penanda bahwa pangan hasil produksi UMKM telah memenuhi persyaratan dan standar keamanan yang telah ditentukan.

"Skema membawa usaha rakyat, ekonomi arus bawah alias UMKM ini naik kelas kita lakukan secara terpadu. Salah satunya dengan memfasilitasi legalisasi melalui NIB, serta fasilitasi pemberian sertifikat PIRT," jelas Ipuk.

Berbagai program juga digeber Banyuwangi, mulai UMKM Naik Kelas, Warung Naik Kelas, pemberian bantuan alat usaha, teman usaha rakyat, dan lainnya. 

Ipuk mengatakan, di masa pandemi Covid-19, semua daerah se-Indonesia tingkat kemiskinannya naik. Maka Banyuwangi fokus di UMKM dan ekonomi arus bawah. Hasilnya, tingkat kenaikan kemiskinan Banyuwangi selama pandemi Covid-19 2020-2021 hanya 0,01 persen, termasuk tingkat kenaikan terendah di Jawa Timur.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

Kumpulan berita seputar Banyuwangi