Kasus Kekerasan Seksual di Sidoarjo Tinggi, Gus Muhdlor Launching Satgas PPA: Lapor jika Jadi Korban

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, M Taufik

TRIBUNJATIM.COM, SIDOARJO - Jumlah kasus kekerasan seksual di Sidoarjo terbilang tinggi. Banyak hal yang menjadi penyebabnya. Mulai faktor ekonomi, salah tontotan di media sosial, kurangnya kesadaran untuk segera melapor ketika terjadi kekerasan, serta beberapa penyebab lain.

Korban maupun masyarakat yang mengetahui ada kekerasan terhadap perempuan atau terhadap anak harusnya lebih proaktif.

“Cepat melapor jika jadi korban atau melihat kekerasan di lingkungannya,” kata Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor di sela launching Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Pendopo Sidoarjo, Senin (15/8/2022).

Cara melapornya bisa lewat Call Center 112 milik Pemkab Sidoarjo atau lewat nomor 08113029800 yang sengaja disiapkan untuk menerima pengaduan.

Menurut Gus Muhdlor, panggilan Ahmad Muhdlor, selama ini korban kekerasan banyak yang enggan untuk melapor. Penyebabnya korban merasa tidak aman atau nyaman. Kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab maraknya kasus kekerasan perempuan dan anak yang tidak terungkap.  

Data di Polresta Sidoarjo menyebut, selama tiga tahun terakhir ada ratusan kasus kekerasan yang terjadi. Rinciannya, pada tahun 2022 terhitung ada 90 kasus yang terdiri dari 27 kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), 6 penelantaran, 19 kasus kekerasan fisik, dan 38 kasus persetubuhan atau perbuatan cabul.

Sepanjang tahun 2021 kemarin jumlahnya meningkat jadi 123 kasus. Terdiri dari 43 kasus KDRT, 10 penelantaran, 25 kekerasan fisik, dan 45 kasus pensetubuhan atau perbuatan cabul. Tahun ini, data sampai Agustus menyebut sudah terjadi 77 kasus yang terdiri dari 26 KDRT, 4 penelantaran, 24 kekerasan fisik, dan 23 kasus persetubuhan atau pencabulan.

Diakui Gus Muhdlor bahwa dampak pandemi Covid-19 yang berimbas pada menurunnya perekonomian masyarakat, mempengaruhi tindak kekerasan maupun pelecehan pada perempuan dan anak. Ditambah lagi pengaruh pornografi melalui ponsel yang begitu cepat, seseorang semakin rawan untuk berbuat tidak semestinya pada perempuan dan anak.

Kondisi yang cukup memprihatinkan itu kemudian menjadi perhatian serius, bahkan persoalan perlindungan anak dan perempuan mendapat atensi khusus dari pemerintah. Salah satunya melalui pembentukan Satgas PPA Sidoarjo.

Semua instansi pemerintah dilibatkan dalam Satgas PPA tersebut. Mulai dari kepolisian, Dinas P3AKB, Dinas Sosial, UPTD PPA, Dinas Kesehatan, RSUD, Balai Permasyarakatan, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, dan Kejaksaan.

Satgas PPA diharap bisa bekerja maksimal. Melakukan berbagai sosialisasi untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sosialisasi diminta untuk sampai ke desa-desa, bukan hanya di kawasan kota saja.

"Sosialisasi harus lebih banyak dilakukan karena masalah kekerasan ini berkaitan dengan kesediaan korban untuk melapor," harap Gus Muhdlor.

Bahkan, Gus Muhdlor juga meminta agar Satgas PPA juga dibentuk di tingkat kecamatan dan tingkat desa. Kecamatan melibatkan Koramil dan Polsek, kemudian camat membentuk Satgas PPA desa yang beranggotakan kepala desa, babinsa, maupun bhabinkamtibmas.

Dia yakin, dengan sinergi bersama semua pihak, kasus kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Sidoarjo dapat diminimalisir. Dengan begitu, Sidoarjo bisa menjadi wilayah yang ramah dan aman bagi perempuan serta anak.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

Kumpulan berita seputar Sidoarjo