Berita Malang

Digugat Akibat Pembayaran Macet, Pertanyakan Aliran Uang KSU Mitra Sejahtera Bersama

Digugat akibat dugaan wanprestasi, HA alias Diah (55), mempertanyakan aliran dana yang dibayarkan kepada KSU Mitra Sejahtera Bersama. Pasalnya, sejak

Penulis: Kukuh Kurniawan | Editor: Ndaru Wijayanto
TRIBUNJATIM.COM/KUKUH KURNIAWAN
Kuasa hukum tergugat wanprestasi KSU Mitra Sejahtera Bersama, Wilhem Ranbalak saat menunjukkan jawaban atas gugatan wanprestasi. 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Kukuh Kurniawan

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Digugat akibat dugaan wanprestasi, HA alias Diah (55), mempertanyakan aliran dana yang dibayarkan kepada KSU Mitra Sejahtera Bersama. Pasalnya, sejak 2013 melakukan pinjaman, pihak KSU tidak segera mengangkat Diah sebagai anggota koperasi.

Hal itu membuat dirinya tidak menerima haknya, berupa Sisa Hasil Usaha (SHU) dari KSU Mitra Sejahtera Bersama itu. Bahkan, kini dirinya digugat di Pengadilan Negeri Kelas IA Malang, karena terkendala keuangan sehingga pembayaran tidak lancar.

Kuasa hukum Diah, Wilhem Ranbalak dan Moh Kamaluddin mengatakan, sebetulnya kliennya itu telah membayarkan beberapa tagihan kepada KSU. 

Namun, hingga sampai saat naik ke meja hijau, pihaknya tidak pernah mendapat rincian pembayaran dari KSU yang beralamat di Jalan Borobudur Kecamatan Blimbing Kota Malang itu.

"Klien kami ini telah membayar sesuai ketentuan. Bahkan dari fasilitas kredit terakhir, sekitar Rp 250 juta itu, kami dikenakan bunga mencapai 38 persen. Ini dalam kurun waktu September 2016 hingga September 2018, atau tenor dua tahun. Apabila ditotal sejak klien kami bertransaksi dengan koperasi, biaya tersebut sudah lunas," ujarnya kepada TribunJatim.com, Rabu (31/8/2022).

Dirinya menjelaskan, bahwa kliennya telah bertransaksi sebanyak lebih kurang 10 kali, sejak tahun 2013 lalu. Tujuh diantaranya telah lunas terbayar. Sementara, hanya ada tiga tagihan, dengan besaran tidak sampai total plafon yang disediakan yakni Rp 250 juta.

Namun, bukannya diringankan, kliennya malah digugat oleh pihak KSU karena masih memiliki plafon pinjaman sebesar Rp 321.587.434. Dengan rincian Rp 210,406 juta untuk angsuran yang belum dibayar, ditambah biaya jasa senilai Rp 111.181.434.

"Dari hasil penghitungan kami, seharusnya ini sudah lunas. Karena sejak mulai pinjaman itu, total tagihan klien kami sekitar Rp 1,6 miliar ditambah satu orang lagi dengan jumlah sama. Dan dari hasil pembayaran keduanya, sudah senilai Rp 2,6 miliar,"

"Seharusnya, untuk klien kami sudah lunas, karena bunganya cukup tinggi. Selain itu, berdasarkan aturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bunga pinjaman tertinggi itu 12 persen per tahun. Sementara ini mencapai 38 persen setahun, atau sekitar 76 persen per dua tahun (sesuai tenor pinjaman dari tergugat)," terangnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved