Berita Jatim

Raperda Dana Cadangan Pilgub Jatim 2024 Masuk Tahap Final, Diharapkan Segera Digedok

Raperda Dana Cadangan Pilgub Jatim 2024 sudah memasuki tahap final, diharapkan segera digedok dalam waktu dekat.

Penulis: Yusron Naufal Putra | Editor: Dwi Prastika
TribunJatim.com/Yusron Naufal Putra
Juru Bicara Komisi C DPRD Jawa Timur, Agung Supriyanto saat menyampaikan laporan terkait Raperda Dana Cadangan Pilgub Jatim 2024, Rabu (31/8/2022). 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Raperda Dana Cadangan sebagai payung hukum pemenuhan anggaran Pilgub Jatim 2024 secara multiyears, telah memasuki tahap final.

Diharapkan produk hukum ini dapat segera digedok dalam waktu dekat. 

Seperti diketahui, besaran kebutuhan dana Pilgub yang ditanggung APBD Provinsi Jawa Timur yaitu Rp 1,086 triliun, yang merupakan akumulasi kebutuhan penyelenggara hingga keamanan. 

Komisi C selaku pembahas Raperda Dana Cadangan dalam rapat paripurna, Rabu (31/8/2022) sore menyampaikan urgensi regulasi yang digodok sejak beberapa waktu lalu tersebut. 

Juru Bicara Komisi C DPRD Jawa Timur, Agung Supriyanto menjelaskan, besarnya kebutuhan dana Pilgub tidak mungkin terpenuhi jika dibebankan dalam satu tahun anggaran. 

"Sebab itu, kebutuhan dana Pilgub 2024 harus dialokasikan selama 3 tahun anggaran dalam APBD Jawa Timur, yaitu dalam P-APBD 2022, APBD 2023 dan APBD tahun 2024," kata Agung Supriyanto

Pembahasan raperda dilakukan secara intensif bersama pihak terkait selama beberapa waktu terakhir.

Diharapkan raperda dapat rampung sebelum persetujuan gubernur bersama DPRD atas raperda tentang Perubahan APBD sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019. 

Politisi PAN itu menjelaskan, dana Pilgub 2024 yang dimasukkan dalam Raperda Dana Cadangan disepakati sebesar Rp 600 miliar. Rinciannya, Rp 300 miliar di P-APBD 2022, dan tahun 2023 dengan jumlah yang sama. 

"Untuk kekurangan dana Pilgub 2024 dari dana yang telah ditetapkan dalam Perda tentang Dana Cadangan ini, akan dialokasikan langsung dalam APBD Tahun Anggaran 2024," jelasnya. 

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Anik Maslachah mengatakan, setelah laporan komisi disampaikan, tahap selanjutnya akan disampaikan ke Kemendagri untuk mendapatkan fasilitasi. 

"Itu sebelum disetujui bersama menjadi Perda Provinsi Jawa Timur," kata Anik Maslachah.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

Kumpulan berita seputar Jawa Timur

Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved