Berita Jatim

Pemerintah Resmi Naikkan Harga BBM Bersubsidi, Politisi PKB Jatim: Rakyat Kecil Menjerit

Pemerintah telah resmi memutuskan kenaikan harga BBM mulai Sabtu (3/9/2022) siang. Keputusan ini menimbulkan pro dan kontra sebab

Penulis: Yusron Naufal Putra | Editor: Januar
TribunJatim.com/Yusron Naufal Putra
Sekretaris DPW PKB Jawa Timur, Anik Maslachah 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Pemerintah telah resmi memutuskan kenaikan harga BBM mulai Sabtu (3/9/2022) siang. Keputusan ini menimbulkan pro dan kontra sebab, hal tersebut berkaitan langsung dengan masyarakat.

Wakil Ketua DPRD Jatim Anik Maslachah menganggap kebijakan yang diambil pemerintah pusat tersebut perlu ditinjau ulang.

Sebab, kondisi ekonomi masyarakat saat ini tak memungkinkan lantaran imbas pandemi Covid-19 selama beberapa tahun terakhir.

Masyarakat yang baru saja bangkit, justru dihadapkan pada kenaikan harga BBM. Apalagi, kenaikan BBM bersubsidi berdampak langsung terhadap rakyat kecil dan menengah. Daya beli masyarakat menurun akibat harga kebutuhan bahan pokok seperti sembako ikut naik.

"Sepertinya ini yang luput dari perhitungan pemerintah. Kenaikan BBM bersubsidi ini menimbulkan inflasi yang tajam pada sektor pangan. Rakyat kecil makin menjerit," kata Anik.

Baca juga: Harga BBM Subsidi Naik, Polres Gresik Terjunkan Ratusan Personel di SPBU, Kapolres: Stok Tercukupi

Dia mengaku khawatir, jika hal ini diteruskan terjadi, maka rakyat yang mulai menuju sejahtera akan jatuh pada garis kemiskinan. Berbagai studi dan bahkan contoh kebijakan menaikkan BBM subsidi telah ada.

Pada masa SBY misalnya, lanjut Anik, kenaikan BBM 30 persen tahun 2005 membuat peningkatan angka inflasi dan jumlah masyarakat miskin. Inflasi dan harga sembako yang melambung tinggi tersebut dikhawatirkan menimbulkan konflik sosial.

"Ketakutan kami kriminalitas meningkat. Sudah teorinya dimana kemiskinan di suatu daerah tajam, angka kriminalitas juga akan tinggi juga," lanjut politisi asal Sidoarjo ini.

Sekretaris DPW PKB Jatim itu meminta kebijakan bantalan sosial harus dilakukan secara tepat sasaran. Update data penerima bantuan menjadi hal penting agar dapat efektif dan untuk menghindari timbulnya konflik di masyarakat.

Disisi lain, Anik juga meminta satgas pangan untuk difungsikan dan bekerja lebih dalam upaya pengawasan stabilitas sembako. Sebab dengan kenaikan BBM tersebut diprediksi akan terjadi permainkan harga pangan.

"Operasi pasar harus rutin, intensif guna mencegah permainan harga. Satu sisi PR klasik pemerintah juga harus segera diselesaikan, yaitu ketika musim panen tiba harga harus stabil, tidak boleh anjlok," lanjutnya.


Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved