Dampak Harga BBM Naik

Diduga Terjadi Kekerasan Saat Demo Tolak Kenaikan Harga BBM di Mojokerto, Begini Jawaban Kapolres

Diduga terjadi kekerasan fisik pada mahasiswa saat demo tolak kenaikan harga BBM di Mojokerto, Kapolres: Jika melakukan pelanggaran harus ditindak.

Penulis: Mohammad Romadoni | Editor: Dwi Prastika
Tribun Jatim Network/Mohammad Romadoni
Tuntut pemerintah batalkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), Aliansi Mahasiswa Mojokerto Raya menggelar demonstrasi di depan gedung DPRD Kota Mojokerto, Rabu (7/9/2022).  

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Mohammad Romadoni

TRIBUNJATIM.COM, MOJOKERTO - Tuntut pemerintah batalkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), Aliansi Mahasiswa Mojokerto Raya menggelar demonstrasi di depan gedung DPRD Kota Mojokerto, Rabu (7/9/2022). 

Para pendemo yang tergabung dalam barisan Cipayung dan Aliansi Mahasiswa Mojokerto Raya itu terdiri dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM).

Mereka mendesak pemerintah daerah untuk segera melakukan tindakan guna mengantisipasi inflasi dampak kenaikan harga BBM.

Ketua PC PMII Mojokerto, Ahmad Rofi'i menjelaskan, aksi unjuk rasa yang dilakukan Aliansi Mahasiswa Mojokerto Raya ini menolak kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM bersubsidi.

Mahasiswa turun ke jalan menyuarakan aspirasi, terutama masyarakat ekonomi rendah yang begitu terdampak kenaikan harga BBM tersebut.

"Aksi unjuk rasa mahasiswa gabung Mojokerto Raya hari ini terkait dampak kenaikan BBM dan kita meminta pemerintah agar seluas-luasnya membuka atau menyediakan lowongan pekerjaan," jelasnya.

Mahasiswa menuntut DPRD Kota/Kabupaten Mojokerto mengusulkan pencabutan kebijakan pemerintah terkait kenaikan harga BBM subsidi, lantaran telah mengorbankan kondisi ekonomi rakyat, khususnya kelas bawah, UMKM yang belum sepenuhnya pulih akibat pandemi Covid-19.

Mengawasi penyaluran BBM subsidi dari pusat ke daerah secara transparan dan tepat sasaran.

Menuntut adanya Perbub/Perwali berkaitan dengan stabilitas ekonomi daerah, menekan inflasi dan persoalan ekonomi rakyat.

Halaman
123
Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved