Berita Jatim

BPK Jatim Sebut Ada Pemda yang Belum Tuntaskan Tindak Lanjut LHP, Ingatkan Soal Konsekuensi

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur menyebut masih ada pemda di Jatim yang belum menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun sebelumny

istimewa
Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur Karyadi saat menberikan penjelasan kepada jurnalis di kantornya, Senin (12/9/2022). 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Bobby Koloway

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur menyebut masih ada pemda di Jatim yang belum menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun sebelumnya. BPK mengingatkan kewajiban ini memiliki konsekuensi.

Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur Karyadi menjelaskan bahwa tindak lanjut LHP oleh kepala daerah di Jawa Timur menjadi atensi BPK RI.

"Ada penekanan dari Ibu Ketua (Ketua BPK RI, Isma Yatun), soal koordinasi dengan kepala daerah, termasuk soal tindak lanjut," kata Karyadi di Surabaya.

Sebagai Kepala Kantor Perwakilan yang baru melakukan serah Terima, Senin (13/9/2022), pihaknya akan mempercepat komunikasi dengan Pemda. Karyadi menggantikan Kepala Perwakilan sebelumnya, Joko Agus Setyono. 

Sekalipun hingga saat ini, persentase tindak lanjut dari rekomendasi BPK Jatim yang telah dikerjakan mencapai 88 persen, namun hal ini masih bisa dioptimalkan kembali.

Baca juga: Jembatan Glendeng Tuban Dibuka Tutup Berulang Kali Setelah Perbaikan, BPK Temukan Kejanggalan

"Ini sudah di atas standar (75 persen), namun harus ada komitmen dari kepala daerah untuk menyelesaikan," katanya.

Rekomendasi tindak lanjut yang dilakukan tersebut di antaranya menyangkut dua hal. Yakni, administratif (non finansial) dan tindak lanjut terkait penyetoran uang dan atau penyerahan aset karena menyangkut kerugian negara.

"Yang menyangkut kerugian daerah ini masih banyak sekali. Ini menjadi tugas kami untuk mengomunikasikan kepada kepala daerah," katanya tanpa menyebutkan angka.

Menurutnya, ada beberapa alasan pemda belum juga melaksanakan tindak lanjut tersebut. Misalnya, rekomendasi ini diberikan kepada pemerintahan di periode sebelumnya.

"Ada yang menganggap 'itu kan bukan zaman saya. Itu kan periode yang dahulu'. Padahal itu sama-sama tugas negara yang harus kita selesaikan satu persatu," tegas pria yang baru dilantik sebagai Kepala BPK Jatim 4 Agustus lalu.

Kesulitan lainnya, ada beberapa dinas yang berubah nama, melebur, atau digantikan dinas yang lain. Termasuk, pejabat yang bersangkutan telah purna tugas (pensiun) atau meninggal.

Ada juga yang terkendala payung hukum. Pembentukan payung hukum dinilai tidak relevan apabila dilakukan saat ini.

"Ketika diminta membuat perda, ada yang tidak relevan lagi. Misalnya, Perda tentang (penanganan) covid, padahal sekarang kasus sudah (covid) sudah menurun. Ini menjadi kendala," urainya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved