Berita Kabupaten Malang

Dewan Tanggapi Soal Kendaraan Dinas Pejabat DPRD Kabupaten Malang yang Dikritik MCW

Dewan menanggapi terkait kendaraan dinas pejabat DPRD Kabupaten Malang yang mendapat kritikan Malang Corruption Watch (MCW).

Penulis: Erwin Wicaksono | Editor: Dwi Prastika
Tribun Jatim Network/Erwin Wicaksono
Kantor DPRD Kabupaten Malang - DPRD Kabupaten Malang menanggapi kritikan Malang Corruption Watch (MCW) terkait jumlah kepemilikan mobil dinas pimpinan anggota dewan. 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Erwin Wicaksono

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - DPRD Kabupaten Malang menanggapi kritikan Malang Corruption Watch (MCW) terkait jumlah kepemilikan mobil dinas pimpinan anggota dewan.

Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Malang, Bagus Sulistyawan menyatakan, pihaknya telah mengembalikan jumlah kendaraan yang tak sesuai regulasi pada Juni 2022.

"Memang telah ada berita acara serah terima barang pengalihan status pemanfaatan barang milik daerah yang ada di Sekretariat DPRD. Itu sudah ada berita acara pengalihan status penggunaan barang. Memang sempat ada satu temuan, dan temuan itu sudah selesai kita tindak lanjuti. Melalui berita acara penyerahan kembali dari pimpinan DPRD," ujar Bagus Sulistyawan ketika dikonfirmasi, Kamis (22/9/2022).

Bagus Sulistyawan menyatakan, saat ini yang tercatat di administrasi sekretariat DPRD, kendaraan dinas jabatan hanya satu unit dengan status kendaraan operasional Sekretariat DPRD Kabupaten Malang.

"Saat itu perbedaan asumsi dan akhirnya berdasarkan regulasi itu, BPK menyampaikan tindak lanjutnya harus taat sesuai asas hukum dengan mekanisme yang berlaku," tutupnya.

Sebelumnya, kepemilikan kendaraan dinas jajaran anggota DPRD Kabupaten Malang dikritisi Malang Corruption Watch (MCW).

Kepala Unit Monitoring Hukum dan Peradilan MCW, Raymond menjelaskan, pihaknya mengendus adanya pemakaian kendaraan dinas wakil rakyat yang tak sesuai regulasi.

Kata Raymond, Permendagri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah mengatur secara jelas penggunaan mobil dinas.

"Sudah jelas dalam aturan itu bahwa Ketua DPRD hanya diperbolehkan menggunakan satu unit kendaraan dinas berjenis Sedan atau minibus," ungkap Raymond ketika dikonfirmasi pada Rabu (21/9/2022).

Baca juga: MCW Kritik Kendaraan yang Dipakai Jajaran Pimpinan DPRD Kabupaten Malang: Miris Sekali

Halaman
12
Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved