Pimpinan DPRD Surabaya Sebut Perlu Ikrar Akbar Putus Hubungan dengan MBR

Laporan wartawan Tribun Jatim Network, Nuraini Faiq

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Bisa jadi hanya Kota Surabaya yang memberikan intervensi dan bantuan khusus bagi warga kurang mampu atau masyarakat berpenghasilan rendah ( MBR).

Namun ada problem baru muncul yakni fenomena zona nyaman MBR bagi warga Surabaya. Sebab akan selalu mendapat bantuan.

Yang perlu diingat bahwa bantuan itu tidak bisa selamanya, mengingat kemampuan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya juga terbatas.

Perlu adanya revolusi mental, untuk menyadarkan MBR yang masih terlena dengan bantuan pemerintah.

Wakil Ketua DPRD Surabaya AH Thony menyebut warga MBR perlu gerakan untuk bangkit dari status ini. Mereka tidak boleh terus termanjakan oleh bantuan. Jangan terus-terusan bermental MBR yang selalu berharap bantuan.

Menurutnya, Wali Kota Eri Cahyadi sebagai dirijen kota ini harus segera menggerakkan warganya yang MBR untuk bisa mentas. Melalui semangat Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan 10 November bisa dijadikan sebagai momentum dan ghirah (semangat) untuk membangkitkan para warga MBR untuk keluar dari zona nyaman.

MBR bisa bangkit menjadi pelaku ekonomi dan masyarakat yang lebih baik.

“Keterlibatan Wali Kota sebagai dirijen perlu dimulai. Membangkitkan semangat untuk melawan kemiskinan di Surabaya. Akhiri status MBR," kata AH Thony.

Baca juga: DPRD Surabaya Minta Warga Kurang Mampu Tak Bergantung Bantuan AH Thony: MBR Harus Dientaskan

Bantuan MBR merupakan intervensi pemerintah dalam bidang perekenomian agar ekonomi warga bisa bangkit dan berjalan normal. Oleh karena itu, menurut Thony, perlu ada pendekatan untuk menyadarkan MBR agar mau keluar dari zona nyaman.

"Harus ada rapat akbar dengan seluruh warga MBR. Dipilih MBR yang sukses. Digerakkan untuk berikrar akbar menyatakan putus hubungan dengan MBR. Tidak boleh jadi MBR abadi," kata AH Thony yang asli Bojonegoro.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com