Berita Malang

Terbukti Bersalah, Pasutri Terdakwa Korupsi RPH Kota Malang Divonis Berbeda

Pelaku utama dalam kasus korupsi Pengelolaan dan Penggunaan Dana Keuangan PD RPH Kota Malang Tahun 2017-2018, mendapat vonis berat dari majelis hakim.

Penulis: Kukuh Kurniawan | Editor: Ndaru Wijayanto
Kejari Kota Malang
Suasana jalannya sidang putusan dua terdakwa korupsi RPH Kota Malang yang digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya. 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Kukuh Kurniawan

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Pelaku utama dalam kasus korupsi Pengelolaan dan Penggunaan Dana Keuangan PD RPH Kota Malang Tahun 2017-2018, mendapat vonis dari majelis hakim.

Dimana terdakwa Siti Endah Nugroho (49) dan suaminya Andri Mulya (49), divonis tak sama oleh majelis hakim PN Tipikor Surabaya yang dipimpin oleh Anak Agung Gede Parnata, SH., CN.

Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang Eko Budi Susanto menjelaskan, pasutri terdakwa korupsi RPH Kota Malang ini mendapatkan vonis berbeda.

Untuk terdakwa Siti Endah, majelis hakim menjatuhkan vonis hukuman pidana penjara selama 3,5 tahun dan denda sebesar Rp 300 juta subsider empat bulan kurungan.

Sementara terdakwa Andri Mulya, dijatuhi vonis oleh majelis hakim dengan pidana penjara selama 4,5 tahun dan denda sebesar Rp 300 juta subsider empat bulan kurungan.

Tidak hanya itu, kedua terdakwa juga diwajibkan membayar biaya pengganti sebesar Rp 1.465.818.500 subsider dua tahun penjara.

Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan bahwa kedua terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidiair (pasal 3 jo.pasal 18 UU RI No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi std. UU RI No. 20/2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Baca juga: UPDATE Kasus Dugaan Korupsi RPH Kota Malang, 7 Saksi Dihadirkan Dalam Persidangan

"Kedua terdakwa menjalani sidang putusan pada Jumat (25/11/2022) lalu. Sebelumnya, keduanya dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kota Malang dengan hukuman pidana penjara selama enam tahun dan denda Rp 500 juta,"

"Tentunya, putusan majelis hakim ini lebih rendah dari yang dituntutkan oleh JPU," ujarnya kepada TribunJatim.com, Senin (28/11/2022).

Dirinya menjelaskan, perbedaan vonis ini karena ada hal yang dinilai  meringankan kedua terdakwa. Yakni, keduanya sama-sama masih memiliki tanggungan keluarga.

"Atas putusan majelis hakim tersebut, kami dari JPU mengambil sikap pikir-pikir. Hal yang sama juga dilakukan pihak terdakwa melalui penasehat hukumnya," pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut bermula pada bulan November 2017.

Menindaklanjuti dasar dari RKAP Tahun 2018, di mana terdapat poin mengenai investasi atau penyertaan modal dari Pemkot Malang sebesar Rp 1,5 miliar. Selanjutnya, terjadi pertemuan antara PD RPH Kota Malang yang diwakili oleh Plt Direktur PD RPH Kota Malang bernama A.A Raka Kinasih dengan Andri Mulya sebagai Ketua Perkumpulan Revolusi Ternak Indonesia.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved