UMK Jatim

Naik Rp 151.465, UMK Kabupaten Kediri 2023 Diusulkan Jadi Rp 2,19 Juta

Menjelang pergantian tahun 2022 ke 2023, Pemerintah Kabupaten Kediri mengusulkan kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) untuk para pekerja.

Pxhere/Mohamad Trilaksono
Ilustrasi uang dalam artikel UMK Kabupaten Kediri 2023 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Luthfi Husnika

TRIBUNJATIM.COM, KEDIRI - Menjelang pergantian tahun 2022 ke 2023, Pemerintah Kabupaten Kediri mengusulkan kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) untuk para pekerja.

Diperkirakan, UMK Kabupaten Kediri akan naik 7,4 persen dari tahun lalu. Atau sekitar Rp 151.465. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Kediri Ibnu Imad.

Ia menuturkan, usulan kenaikan UMK Kabupaten Kediri telah diajukan beberapa waktu lalu ke tingkat provinsi.

"Usulannya sudah masuk dari beberapa waktu lalu terkait penetapan UMK Kabupaten Kediri dan segera diumumkan," kata Ibnu Imad saat dikonfirmasi, Selasa (6/12/2022).

Ia menjelaskan, UMK Kabupaten Kediri di tahun 2021 juga mengalami kenaikan, meski tidak besar. Dari yang awalnya Rp 2.033.504 naik menjadi Rp 2.043.422.

"Tahun depan perkiraan akan naik sekitar Rp 151.465 ribu kalau sesuai dengan usulan. Jadi UMK diperkirakan menjadi Rp 2.194.888 untuk wilayah Kabupaten Kediri," ujarnya.

Baca juga: UMK Jember Tahun 2023 Diusulkan Naik 7,8 Persen, Serikat Pekerja: Angka yang Ideal

Usulan ini, lanjutnya, belum diumumkan secara resmi karena masih menunggu penetapan di tingkat provinsi dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar parawansa.

Namun menurutnya, usulan tersebut sudah disetujui di tingkat kabupaten dan hanya tinggal menunggu kapan diumumkan resmi.

Ditanyai soal landasan perhitungan UMK Kabupaten Kediri, Ibnu membeberkan beberapa pertimbangan. Di antaranya faktor pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kediri, inflasi daerah, serta beberapa indeks tertentu.

"Pandemi Covid-19 ini juga berpengaruh. Mengingat selama dua tahun belakangan, pandemi banyak memberikan dampak hampir di semua bidang," paparnya.

Terkait UMK ini, Ibnu menguraikan, akan diberlakukan bagi pemilik usaha menengah ke atas dan pemilik usaha besar. Adapun pemberlakuan bagi para pekerja yang bekerja tidak lebih dari setahun atau pekerja baru.

"Sedangkan pelaku usaha kecil menengah (UKM) serta pekerja yang masa kerjanya di atas satu tahun, aturannya berbeda," pungkasnya

Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved