Berita Bisnis

APNI Tegaskan Perubahan Pemilik Saham Perusahaan Pemegang IUP Harus Terdaftar di Kementerian ESDM

Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) menyatakan bahwa perubahan kepemilikan saham perusahaan pemegang IUP Produksi harus terdaftar di KemenESDM.

Editor: Sudarma Adi
Tribun Sultra
Ilustrasi pertambangan nikel 

TRIBUNJATIM.COM - Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) menyatakan bahwa perubahan kepemilikan saham perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Produksi harus terdaftar di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sekretaris Jenderal APNI Meidy Katrin Lengkey menguraikan, ketentuan mengenai keharusan didaftarkannya perubahan pemegang saham perusahaan pemegang IUP Produksi itu, dilatarbelakangi ketentuan bahwa IUP Produksi (dan jenis IUP lainnya) tidak bisa diperdagangkan.

"Juga tak bisa dipindah tangankan begitu saja tanpa sepengetahuan/persetujuan pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (19/12/2022).

Pernyataan Meidy itu disampaikan, menanggapi sejumlah kasus pengambilalihan saham perusahaan pemegang IUP yang akhir-akhir ini terjadi di daerah pertambangan.

Baca juga: Garap Tambang Nikel, CLM Punya 89 Persen Karyawan Lokal dan Beri Kontribusi ke Masyarakat Daerah

Terlebih ada di antara kasus pengambilalihan saham itu terjadi secara tak sah dan melawan hukum serta tidak didasari dengan kesepakatan jual beli/akuisisi saham yang fair, berdasarkan tatacara yang lazim berlaku di NKRI.

Salah satu contoh kasus pengambilalihan saham yang dilakukan secara tak sah dan melawan hukum itu terjadi pada PT Citra Lampia Mandiri (CLM) dan PT Asia Pacific Mineral Resources (APMR) oleh pihak bersengketa pada tanggal 13 September 2022.

Pengambilalihan saham secara melawan hukum tersebut sempat mendapatkan pengakuan/pengesahan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (kemenkum dan HAM) pada 14 September, namun kemudian dibatalkan (dicabut) kembali pada 31 Oktober 2022.

Baca juga: Masih Proses Hukum, PT CLM Keberatan Database Perusahaan Dibuka ke Pihak Bersengketa

Kendati demikian, di lapangan terjadi perkembangan lain dimana pada tanggal 7 November 2022 lalu telah terjadi pengambilalihan secara paksa dan melanggar hukum terhadap berbagai aset dan properti PT CLM di wilayah konsesi pertambangan nikelnya di Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan oleh pihak bersengketa dan mengaku sebagai manajemen PT CLM yang baru.

Pihak bersengketa itu mengklaim bahwa pengambilalihan itu memiliki landasan hukum, berupa pengambilaihan saham PT CLM yang sudah mendapatkan restu dari pihak pemerintah melalui Ditjen AHU Kemenkum dan HAM.

Padahal klaim itu telah terbantahkan dengan dicabutnya surat pengakuan/pengesahan itu oleh Dirjen AHU Kemenkum dan HAM.

Dan kemudian ternyata lagi-lagi terbukti bahwa pengambilalihan saham PT CLM dan PT APMR itu cacat hukum, karena tak didaftarkan ke Kementerian ESDM.

Baca juga: Kegiatan Tambang PT CLM Berhenti, Perekonomian Warga Lokal Bakal Terdampak

Untuk menyelesaikan kekisruhan tersebut, Helmut Hermawan, Dirut PT CLM yang sah, mengatakan upaya perlawanan hukum untuk semua permasalahan hukum yang terjadi terus dilakukan.

Upaya hukum itu hingga kini masih terus berjalan dan diharapkan dapat berjalan lancar sehingga semua permasalahan hukum bisa dituntaskan dalam waktu singkat.

Helmut menegaskan, sebelumnya telah terjadi aksi perusakan, penyerobotan dan dugaan penganiayaan terhadap karyawan CLM yang dilakukan pihak lawan hukum perusahaan di kantor perusahaan di Malili.

Aksi ilegal itu dilakukan pada tanggal 24 Agustus 2022 dan 13 September 2022.

“Terkait hal ini, kami sudah melakukan upaya hukum secara perdata dan pidana. Prosesnya kini sedang bergulir,” paparnya.

“Untuk itu, kami berharap aparat hukum yang menangani dan didukung pemerintah daerah setempat dapat segera menyelesaikan kisruh kepemilikan saham dan manajemen di perusahaan kami,” tegas Helmut.

PT. Citra Lampia Mandiri (CLM) adalah sebuah perusahaan dalam negeri yang berdiri sejak tahun 2007 dan bergerak di sektor pertambangan nikel laterit dmp dan merupakan perusahaan tambang dengan izin usaha penambangan (IUP) produksi sebesar 2.660 hektar.

Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved