Berita Bisnis

Pengamat Energi Minta Tak Gegabah Setujui Perubahan Kepemilikan Saham Pemegang IUP

Kemenkumham tak gegabah beri persetujuan perubahan kepemilikan saham perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan.

Editor: Sudarma Adi
Tribun Sultra
Ilustrasi pertambangan nikel 

TRIBUNJATIM.COM - Pengamat energi dan pertambangan yang juga alumnus Colorado School of Mines, Insitut Francaise du Petrole dan Universitas Indonesia, Dr Kurtubi mengingatkan para pejabat di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia atau Kemenkumham tak gegabah beri persetujuan perubahan kepemilikan saham perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Sebab, kata Kurtubi, sepanjang menyangkut perubahan kepemilikan atas Konsesi --sebutan lain untuk IUP-- suatu area pertambangan, harus atas persetujuan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai pihak yang berwenang mengeluarkan Konsesi/IUP.

Menurut dia, pemindahtanganan atau jual beli Konsesi/IUP yang sering kali terjadi dewasa ini merupakan salah satu kelemahan dari Sistem Konsesi (IUP) yang diadopsi pemerintah saat ini, disamping masih banyak kelemahan lainnya seperti pihak/lembaga yang diberi wewenang mengeluarkan konsesi/IUP sering berubah-ubah, dari Bupati ke Gubernur kemudian kembali ke Kementerian ESDM.

Baca juga: Garap Tambang Nikel, CLM Punya 89 Persen Karyawan Lokal dan Beri Kontribusi ke Masyarakat Daerah

Sedangkan Direktur Utama PT Citra Lampia Mandiri (CLM) Helmut Hermawan, mengkonfirmasi dugaan praktek mafia tambang lewat pihak bersengketa, yang bertindak sangat sistematis dalam ambilalih saham PT CLM dan PT Asia Pacific Mineral Resources (APMR) secara tak sah dan menyerobot pertambangan nikel PT CLM.

Dari pihak bersengketa mengklaim bahwa pengambilalihan itu memiliki landasan hukum berupa akuisisi saham PT CLM yang sudah mendapatkan restu dari pihak pemerintah melalui Ditjen AHU Kemenkum dan HAM.

Namun pengesahan ini bertentangan dengan UU Minerba dan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Baca juga: Masih Proses Hukum, PT CLM Keberatan Database Perusahaan Dibuka ke Pihak Bersengketa

Dan kemudian ternyata lagi-lagi terbukti bahwa akuisisi saham PT CLM dan PT APMR itu cacat hukum.

Kasus yang menimpa PT CLM dan PT APMR itu dinamakan Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso sebagai praktek mafia yang menggunakan pola 'Hostile Take Over', yaitu upaya paksa mengambil alih saham perseroan tambang dengan proses hukum yang terlihat seolah-olah legal namun sebetulnya ilegal.

Hostile take over biasanya diawali dengan perjanjian kerja sama atau pembelian saham perseroan resmi yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Baca juga: Kegiatan Tambang PT CLM Berhenti, Perekonomian Warga Lokal Bakal Terdampak

Namun, melalui jaringan/network yang kuat, utamanya di lembaga-lembaga hukum, mereka kemudian mengambil alih paksa saham perusahaan secara murah.

Kurtubi melanjutkan kelemahan lainnya dari sistem konsesi adalah pihak yang diberi wewenang mengeluarkan Konsesi/IUP seringkali menjadikan wewenangnya itu sebagai sumber untuk memperoleh cuan, sehingga IUP untuk suatu wilayah pertambangan saling tumpang tindih karena IUP yang dikeluarkan lebih dari satu.

"Kelemahan lainnya adalah pemegang Konsesi/IUP terlalu mudah untuk memperjualbelikan IUP-nya. Bahkan IUP yang baru diterima dari Bupati/Gubernur/ ESDM, seringkali sudah diperjualbelikan kepada investor yang memang benar-benar punya dana/modal," tambahnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (24/12/2022).

Menurut Kurtubi, kelemahan fatal dari sistem Konsesi/IUP baik berdasarkan UU Minerba No.4/2009 maupun UU No.3/2020 adalah karena Konsesi/IUP dan juga Kontrak Karya (PKP2B) merupakan sistem tata kelola pertambangan era kolonial yang tidak mencerminkan pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang seharusnya mengacu kepada Pasal 33 UUD 45 dimana harus dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Sebagai pembanding, di Sektor Migas, sejak tahun 1960 berdasarkan UU No.44/Prp/1960 dan UU No.8/1971, sistem Konsesi/IUP dan Sistem Kontrak Karya (PKP2B), sudah tidak dipakai lagi dan diganti dengan sistem Kontrak Bagi Hasil antara Perusahaan Negara (PN) yang dibentuk dengan UU berkontrak dengan Investor Tambang.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved