Mobil Damkar Bangkalan Mogok Bukan Pertama Kali, Pernah Tak Bisa Pulang karena Kehabisan Bensin

“Jadi selama ini (anggaran BBM) disuruh mengambil di kegiatan internal damkar. Kebijakan seperti itu kan bersumber dari kebijakan pemda. Berdasarkan perintah untuk mengatur sendiri "dapurnya dengan kondisi anggaran seperti saat ini,” ungkap Ortiz kepada Tribun Jatim Network.  

Ortiz menjelaskan, saat ini Satpol PP Bangkalan memiliki tiga unit armada damkar; Hino dengan kapasitas tangki 5.000 liter air, Fuso berkapasitas 5.000 liter air, dan damkar bermesin Toyota  Dyna berkapasitas 3.500 liter air.   

“Perawatannya paling tidak 3 bulan sekali. Armada yang mogok itu sudah diperbaiki tapi kadang rusak lagi,” jelasnya.

Ia menambahkan, armada damkar Fuso yang mogok itu sebenarnya kondisi BBM nya sedang menipis.

Hal itu dikarenakan sejak Desember 2022 ketiga armada milik Satpol PP itu hanya dijatah BBM senilai Rp 900 ribu.

Padahal sejak Desember 2022, lanjutnya, banyak kejadian di Kecamatan Sepulu.

Bahkan di malam hari meluncur ke Kecamatan Blega bukan untuk melakukan pemadaman, tetapi evakuasi tawon vespa.

Penggunaan mobil damkar terpaksa dilakukan karena hingga sejauh ini Satpol PP Bangkalan belum mempunyai mobil rescue.  

Baca juga: Waspadai Kemunculan Sarang Tawon di Rumah, 2 Minggu Sudah Belasan Warga Probolinggo Lapor ke Damkar

“Pada Desember itu pula, di Tanjung Jati (Kamal) kebakaran, itu yang Hino kehabisan solar ketika sampai di lokasi,  jadi pulangnya tidak bisa. Karena mesin damkar Hino itu cara kerja pompa pemadamnya menyatu dengan mesin mobil, kalau yang dua unit lainnya terpisah,” pungkas Ortiz.

Sementara Kepala Satpol PP Bangkalan, Rudianto tampak kaget ketika dihubungi melalui sambungan selulernya terkait armada damkar Hino mogok dalam perjalanan menuju lokasi kebakaran.

“Aduh. Memang ada penyesuaian anggaran yang harus kami lakukan. Jadi kami menghitung disesuaikan dengan koefisiensi. Pemeliharaan itu ada tiga hal, pertama BBM, kedua suku cadang, dan ketiga servis. Ketiga hal itu masuk dalam satu rekening pemeliharaan,” ungkap Rudi.

Dalam kondisi normal, lanjutnya, pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) tertulis sebesar Rp 37.110.000 per unit armada damkar untuk kebutuhan tiga hal itu.

Tetapi semua kembali kepada kekuatan masing-masing daerah-daerah.  

“Misalkan uangnya hanya da Rp 10 juta, ya adanya Rp 10 juta. Saat ini yang jelas tidak segitu (Rp 37.110.000), jauh dari angka Rp 37 juta,” pungkas Rudi yang juga menjabat Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangkalan. 

Berita Madura lainnya

Informasi lengkap dan menarik lainnya di GoogleNews TribunJatim.com