Urai Pengentasan Kemiskinan, DPRD Jatim Dorong BUMD Perbankan Permudah Akses Modal UMKM

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra
 
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim Muhammad Fawait berharap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di bawah Pemprov Jatim ikut berperan dalam menyelesaikan masalah kemiskinan.

Misalnya, BUMD yang bergerak di sektor perbankan diharapkan bisa turut andil dalam upaya pengentasan kemiskinan di Jawa Timur. 

Pernyataan ini disampaikan Gus Fawait setelah dirinya menggelar sosialisasi peraturan daerah tentang penyertaan modal di daerah Lumajang beberapa hari lalu. Kebetulan peserta yang hadir dari kalangan petani, UMKM hingga sektor informal lainnya mengaku memiliki kendala keterbatasan akses modal. Dia berharap BUMD sektor keuangan turut menangkap persoalan ini. 

"BUMD Jatim, BPR Jatim, Jamkrida termasuk Bank Jatim ini harus satu frekuensi dengan visi misi gubernur, dengan keinginan gubernur untuk pembebasan kemiskinan," kata Gus Fawait dalam pernyataannya, Senin (17/4/2023). 

Persoalan pengentasan kemiskinan disebutnya memang perlu andil banyak pihak. Dia menilai tidak salah bila BUMD sektor keuangan turut andil melalui bantuan modal. 

Baca juga: DPRD Jatim Minta Pemprov Tangkap Potensi Pendapatan dari Sektor Kesehatan: Luar Biasa Hasilnya

Gus Fawait mengaku akan meminta anggota Fraksi Gerindra terutama yang ada di Komisi C untuk mengawal kinerja penyaluran kredit Bank Jatim dan BPR Jatim untuk sektor informal. 

Bendahara DPD Partai Gerindra Jatim itu tak memungkiri jika BUMD berfokus mencari keuntungan lantaran untuk membuat PAD tinggi. Namun, turut andil dalam upaya Pemprov untuk pengentasan kemiskinan juga disebut merupakan hal baik dengan tujuan mulia. 

"Kami berkeyakinan apabila petani, pelaku UMKM dan pelaku informal seperti PKL belum bisa mengakses permodalan dengan baik maka kemiskinan di Jawa Timur akan sangat sulit diurai," tandasnya